Komitmen Wujudkan Ketahanan Pangan dan Cegah Inflasi

Baca Juga

Mata Indonesia, Sleman – Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan serta mengantisipasi kenaikan harga pangan, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengadakan inovasi kegiatan Sesarengan Nanem Bibit (SERABI) Tahun 2024.

Pencanangan kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu (30/10), di lahan yang dikelola oleh KWT Srikandi Makmur Gejayan, Condongcatur, Depok, Sleman. Hadir pada acara tersebut Pjs Bupati Sleman, Kusno Wibowo, Forkopimda Kabupaten Sleman, dan sejumlah kepala OPD terkait.

Inovasi SERABI ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati Sleman Nomor 059 Tahun 2022 tentang Gerakan Penyediaan Lumbung Pangan Kedua dan Penghematan Energi.

Kusno menjelaskan kegiatan ini merupakan langkah optimalisasi lahan pekarangan rumah sehingga dapat mendukung program diversifikasi pangan. Diharapkan kegiatan ini akan memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan di setiap rumah tangga.

” Diharapkan masyarakat akan mudah mendapatkan dan mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi dan seimbang. Dari pekarangan rumah kita akan mampu menjadi sumber gizi keluarga,” ucapnya.

Dipilihnya KWT Srikandi Makmur Gejayan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan ini menurutnya KWT tersebut dinilai mampu memanfaatkan lahan perkotaan yang terbatas sebagai lahan untuk menanam berbagai tanaman pangan.

“Saya harap program ini dapat diadopsi dan dilakukan terus secara berkesinambungan oleh seluruh warga Sleman baik di perkotaan maupun di pedesaan,”ucap Kusno.

Sementara Haris Martapa selaku Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sleman menjelaskan kegiatan ini juga dilaksanakan di seluruh kapanewon di Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman juga telah memberikan bantuan berupa Bibit dan alat pertanian kepada masyarakat Sleman.

Bantuan tersebut meliputi bibit cabai 1.500 batang, bibit sawi/caisin 1.500 batang, bibit talas 400 batang, bibit tomat 1.500 batang, bibit alpokat 300 Batang, bibit kelengkeng 365 batang, bibit durian 310 batang bibit jambu deli 300 batang, benih kacang panjang 20 pack, benih bayam 50 pack, benih kangkung panah merah 25 pack, benih timun baby 100 pack, benih cabai kaliber 100 pack, benih terong panah merah 45 pack, mulsa 80 roll, polybag 100 kilogram, dan paranet.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini