ISPA dan Faringitis Mengintai saat Pancaroba, Dinkes Yogyakarta Imbau Masyarakat Waspada

Baca Juga

Mata Indonesia, Yogyakarta – Dinas Kesehatan Kota Jojga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) selama masa pancaroba, yaitu peralihan dari musim kemarau ke musim hujan.

“Perubahan musim ini menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatnya kasus ISPA dan faringitis (radang tenggorokan),” ungkap Endang Sri Rahayu, Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular (P2M) dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Rabu 30 Oktober 2o24.

Endang menjelaskan, perubahan suhu yang mendadak, angin kencang, dan kelembapan tinggi menciptakan kondisi ideal bagi perkembangan virus dan bakteri. Hal ini meningkatkan risiko penularan penyakit saluran pernapasan seperti flu, batuk, pilek, serta faringitis.

Menurutnya, kebiasaan seperti kurang minum air putih dan sering mengonsumsi makanan berminyak, seperti gorengan, dapat memperparah risiko ini.

“Selain itu, asap rokok, polusi udara, dan kebiasaan mengonsumsi minuman dingin juga bisa memicu faringitis,” kata dia.

Endang menambahkan bahwa gejala umum ISPA meliputi hidung tersumbat, batuk kering, demam, dan rasa tidak nyaman di tenggorokan. Sementara, faringitis ditandai dengan rasa sakit saat menelan, tenggorokan kering, dan demam.

Sebagai langkah pencegahan, masyarakat diimbau untuk selalu menggunakan masker saat berada di luar ruangan dan menghindari kontak dengan penderita sakit. Jika mengalami gejala, ia juga menganjurkan masyarakat segera memeriksakan diri untuk mendapatkan penanganan medis.

Selain itu, ia juga menyarankan untuk memperbanyak asupan cairan, menghindari aktivitas fisik berat terutama di luar ruangan pada cuaca ekstrem, serta mengonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan rutin berolahraga untuk menjaga daya tahan tubuh.

Ketua Tim Kerja Surveilans Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Solikhin Dwi, mengungkapkan bahwa ISPA dan faringitis adalah penyakit yang paling banyak ditemukan di Kota Yogyakarta.

Pada tahun 2023, tercatat 78.371 kasus ISPA, dan hingga 20 Oktober 2024, jumlah tersebut mencapai 59.092 kasus. Sementara itu, kasus faringitis pada 2023 mencapai 13.808 kasus, dan pada 2024 hingga 20 Oktober tercatat sebanyak 9.420 kasus.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini