Ekonomi Indonesia Naik Peringkat Dunia Selama Sepuluh Tahun dibawah Kepemimpinan Presiden Jokowi

Baca Juga

Oleh: Nana Gunawan

Selama satu dekade terakhir, Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kebijakan-kebijakan strategis yang diterapkan telah memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi nasional serta meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Infrastruktur yang semakin maju dan iklim investasi yang semakin kondusif merupakan kunci utama keberhasilan ini. Hal ini telah membawa Indonesia meraih posisi yang lebih baik dalam perekonomian global, menegaskan peran penting Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Salah satu indikator yang menggambarkan kesuksesan tersebut adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Berdasarkan data dari Bank Dunia, PDB Indonesia pada tahun 2014 tercatat sebesar 890,81 miliar dolar AS, menempatkan Indonesia di peringkat 18 ekonomi terbesar di dunia. Namun, pada tahun 2023, PDB Indonesia melonjak menjadi 1,37 triliun dolar AS, menjadikan Indonesia sebagai ekonomi terbesar ke-16 di dunia. Pertumbuhan ini merupakan hasil dari kebijakan yang fokus pada pembangunan infrastruktur, deregulasi ekonomi, dan peningkatan investasi. Analis Lingkaran Survei Indonesia, Denny JA, mengatakan bahwa kenaikan peringkat ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan selama ini efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut Denny JA, proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan kereta api telah menciptakan jaringan transportasi yang lebih efisien, memungkinkan distribusi barang dan jasa yang lebih cepat serta pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, deregulasi ekonomi yang dilakukan Pemerintah juga memudahkan masuknya investasi asing, yang pada gilirannya meningkatkan sektor manufaktur dan jasa. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan ekonomi Presiden Jokowi telah mampu membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dalam pandangan Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Aaditya Mattoo, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan terus berlanjut. Pada tahun 2024, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5 persen, dan pada tahun 2025 menjadi 5,1 persen. Pertumbuhan ini akan didukung oleh infrastruktur yang semakin baik, konsumsi domestik yang stabil, dan investasi yang terus meningkat. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor penggerak utama perekonomian Indonesia, sementara investasi dari sektor swasta juga semakin kuat berkat kebijakan yang mendukung iklim usaha.

Selain itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, inflasi di Indonesia tetap terkendali meski dunia menghadapi tekanan ekonomi global. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) diproyeksikan tetap stabil pada tahun 2024, dengan inflasi inti juga terjaga. Perry menjelaskan bahwa keberhasilan ini berkat sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta kebijakan moneter yang responsif terhadap tantangan global. Selain itu, pengendalian harga pangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas inflasi di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menambahkan bahwa Indonesia telah diakui oleh berbagai lembaga internasional sebagai salah satu negara dengan ekonomi yang paling stabil di kawasan. World Bank, misalnya, memuji pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konsisten di atas 5 persen, serta inflasi yang terkendali pada angka 2,58 persen. Airlangga juga menekankan bahwa Presiden Jokowi berhasil menciptakan program-program pro rakyat yang signifikan, seperti dana desa yang digunakan untuk membangun infrastruktur dan mengurangi stunting di pedesaan. Dengan alokasi dana sebesar Rp71 triliun, program ini tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi di tingkat lokal tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Berbagai kebijakan lain yang diterapkan oleh pemerintah, seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), juga memberikan dampak positif bagi keberlanjutan ekonomi. Kebijakan ini mencakup enam program utama, termasuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, insentif bagi dunia usaha, serta dukungan untuk UMKM. Program ini tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga membantu masyarakat dan dunia usaha pulih dari dampak pandemi. Airlangga menambahkan bahwa dukungan yang diberikan kepada UMKM, seperti subsidi bunga dan penundaan pembayaran kredit, telah membantu sektor ini bertahan dan berkembang, sehingga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan keberhasilan tersebut, ekonomi Indonesia kini berada pada jalur yang tepat untuk terus tumbuh dan berkontribusi pada perekonomian global. Presiden Jokowi telah meletakkan fondasi yang kuat, dan tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga momentum ini agar Indonesia terus berkembang sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Pemerintah di bawah kepemimpinan yang baru diharapkan dapat melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah terbukti efektif dan memperkuat pencapaian yang telah diraih selama sepuluh tahun terakhir.

Melihat keberhasilan ini, seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha, diharapkan dapat terus bersinergi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah sangat penting dalam memastikan bahwa ekonomi Indonesia tetap kuat menghadapi tantangan global. Dengan sinergi dan kerja sama yang baik, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia.

Oleh karena itu, saatnya bagi kita semua untuk mendukung keberlanjutan program-program pemerintah yang telah terbukti berhasil. Masyarakat dan dunia usaha harus bersatu padu untuk menghadapi tantangan yang ada dan memastikan bahwa Indonesia terus tumbuh menjadi negara dengan ekonomi yang semakin maju dan berdaya saing tinggi di kancah internasional. Optimisme dan kerja keras adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi Indonesia ke depan.

)* Penulis adalah Pengamat Ekonomi Nusa Bangsa Institute.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini