Seluruh Pihak Siap Kawal Transisi Pemerintahan, Realisasikan Visi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Juga

Oleh : Elisabeth Titania Dionne )*

Seluruh pihak sangat mengharapkan proses transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berlangsung dengan lancar.

Dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk aparat keamanan dan organisasi sosial, menunjukkan bahwa keberlanjutan kepemimpinan ini akan memastikan Indonesia semakin maju. Setiap pihak terus berperan aktif dalam mengawal jalannya transisi tersebut dengan fokus pada realisasi visi pembangunan nasional yang sudah tercapai dan terus berlanjut.

GP Ansor dan Banser, sebagai contoh representasi organisasi pemuda besar di Indonesia, telah menyatakan kesiapan penuh dalam mengawal transisi ini. Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin, menegaskan bahwa seluruh struktur Ansor akan dimaksimalkan untuk memastikan proses transisi berjalan lancar dan damai.

Ansor tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan selama masa transisi, tetapi juga berkomitmen mendukung target pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Dengan jaringan yang luas hingga ke pelosok desa, GP Ansor siap membantu memastikan program-program pemerintah tersampaikan dengan baik ke masyarakat akar rumput.

Selain itu, Ansor juga menaruh perhatian pada pertumbuhan ekonomi. Dengan target mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, Ansor akan mengerahkan seluruh kekuatannya, termasuk Banser sebagai komponen cadangan negara, untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut.

Dukungan tersebut mencerminkan optimisme bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, Indonesia akan mampu melompat lebih jauh dalam hal pembangunan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia.

Di sisi lain, seluruh jajaran aparat keamanan pasukan gabungan seperti Polri, TNI hingga BIN juga menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas negara selama proses transisi. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa seluruh institusi tersebut telah siap mengawal proses transisi ini dengan penuh profesionalisme.

Aparat keamanan terus meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa yang semakin kompleks. Dengan panduan dan arahan dari Presiden, aparat keamanan yakin bahwa stabilitas negara tetap terjaga, terutama di saat-saat penting seperti ini.

Kapolri juga menegaskan pentingnya kesadaran akan lingkungan strategis yang terus berubah. Dalam hal ini, TNI, Polri hingga BIN tidak hanya berfokus pada aspek keamanan dalam negeri, tetapi juga memperhatikan potensi ancaman dari luar yang dapat mempengaruhi kemajuan bangsa.

Mereka siap mendukung pelaksanaan seluruh program pemerintah yang konsisten dan berkelanjutan, sekaligus menjaga netralitas mereka selama masa kontestasi politik, termasuk dalam pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan datang.

Pentingnya transisi yang berjalan lancar tidak hanya terkait dengan stabilitas politik dan keamanan, tetapi juga pada keberlanjutan program-program prioritas yang telah dicanangkan. Salah satu program unggulan yang diusung Prabowo-Gibran adalah “Makan Bergizi Gratis.”

Program tersebut menjadi solusi konkret dalam menghadapi masalah gizi buruk yang masih melanda sebagian besar rakyat Indonesia. Bambang Soesatyo, anggota DPR RI, menyatakan bahwa program tersebut sangat relevan mengingat masih banyaknya warga yang mengalami kekurangan gizi. Oleh karena itu dirinya mengajak kepada seluruh pengusaha untuk turut mendukung penuh berjalannya program pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Data menunjukkan bahwa sekitar 21 juta warga Indonesia menderita kekurangan gizi, dengan angka stunting yang cukup tinggi, yaitu 21,6 persen pada anak-anak di bawah lima tahun. Program Makan Bergizi Gratis, yang berfokus pada pemenuhan gizi ibu dan anak, diharapkan mampu menurunkan angka stunting serta mengurangi angka kematian ibu dan bayi.

Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, pada tahun 2023, angka kematian ibu meningkat menjadi 4.129 kasus, sementara angka kematian bayi mencapai 29.945. Bamsoet juga menilai bahwa program tersebut sangat penting untuk memperbaiki kondisi gizi masyarakat, terutama bagi warga miskin yang masih sulit mengakses makanan bergizi.

Selain masalah gizi, Bamsoet juga menyoroti masalah kemiskinan yang masih menghantui sebagian besar masyarakat. Dengan program Makan Bergizi Gratis, diharapkan pemerintah dapat membantu puluhan juta warga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, khususnya dalam hal pemenuhan gizi. Ini selaras dengan amanat Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Dukungan penuh terhadap program-program Prabowo-Gibran menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa program pembangunan yang sudah berjalan terus berlanjut dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Kepemimpinan Prabowo-Gibran diharapkan dapat melanjutkan dan meningkatkan capaian yang telah diraih di era Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan rakyat, perbaikan infrastruktur, serta penguatan sumber daya manusia.

Proses transisi pemerintahan yang lancar dan damai menjadi jaminan bahwa visi besar untuk Indonesia lebih maju dapat terwujud. Semua elemen, baik dari kalangan sipil, aparat keamanan, maupun organisasi masyarakat, telah siap mengawal jalannya transisi ini. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, masa depan Indonesia yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih berdaya saing global semakin nyata.

)* Penulis adalah Kontributor Gelora Media Institute

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini