Oleh : Anggara Putra*)
Dalam era digital yang semakin maju, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menempatkan digitalisasi sebagai program unggulannya dalam upaya meningkatkan layanan publik. Berbagai kebijakan strategis telah dirancang untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam struktur pemerintahan, bertujuan untuk menciptakan layanan yang lebih efisien, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Digitalisasi infrastruktur ini juga diharapkan mampu mendukung sektor-sektor ekonomi strategis, seperti energi terbarukan dan industri kreatif. Pemerintah menargetkan digitalisasi sebagai katalis utama dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat global, serta membuka lebih banyak peluang investasi.
Selain reformasi struktural, Wakil Ketua Tim Ekonomi Presiden Terpilih Prabowo-Gibran, Prof. Laode Kamaluddin, menekankan bahwa digitalisasi akan menjadi kebijakan inti dalam program pemerintahan baru ini. Prof. Laode menyampaikan bahwa program digitalisasi yang telah dimulai oleh pemerintahan sebelumnya dinilai memberikan banyak manfaat, terutama dalam efisiensi biaya dan peningkatan kualitas layanan publik.
Menurut Prof. Laode, program yang sudah digagas dan diterapkan pemerintah dianggap memberikan banyak manfaat, termasuk tercatat dan rapi, serta mampu menghemat sekitar 30 persen anggaran. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan teknologi digital, proses administrasi dan pelayanan publik dapat dilakukan lebih cepat, efisien, dan minim kesalahan. Dokumen-dokumen yang sebelumnya harus diurus secara manual kini dapat disimpan dan diakses melalui sistem digital yang aman dan terintegrasi.
Selain pada sektor pelayanan publik dan infrastruktur, digitalisasi juga diharapkan dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan. Hal ini diungkapkan oleh Rektor Universitas Pancasila, Prof. Marsudi Wahyu Kisworo, yang mendorong agar pemerintahan Prabowo-Gibran serius mempertimbangkan penerapan teknologi digital dalam mengelola SDA.
Prof. Marsudi menjelaskan bahwa digitalisasi sumber daya alam berkelanjutan merupakan penggunaan teknologi digital untuk mengelola, memantau, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam agar lebih efisien, ramah lingkungan, serta berkelanjutan. Dengan teknologi ini, pemerintah dapat memastikan bahwa penggunaan sumber daya alam, seperti energi, air, dan lahan, dilakukan secara optimal dan tidak merusak lingkungan.
Digitalisasi dalam pengelolaan sumber daya alam juga memungkinkan adanya pemantauan yang lebih transparan dan akurat. Pemerintah dapat melacak dan mengelola cadangan sumber daya secara real-time, serta memastikan bahwa sumber daya yang dieksploitasi tidak melebihi kapasitas yang dapat diperbarui oleh alam. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam dapat lebih berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa generasi mendatang tetap dapat menikmati kekayaan alam Indonesia.
Program digitalisasi yang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya berfokus pada aspek efisiensi dan transparansi di sektor publik, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pengintegrasian teknologi dalam berbagai sektor, termasuk layanan publik, infrastruktur, dan sumber daya alam, akan menciptakan lapangan kerja baru di sektor teknologi informasi dan industri digital.
Selain itu, dengan digitalisasi yang efektif, pemerintah dapat memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk lebih kompetitif di pasar global. Akses terhadap teknologi dan pasar yang lebih luas melalui platform digital akan memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang pesat, meningkatkan daya saing mereka, dan berkontribusi pada perekonomian negara.
Di sisi lain, masyarakat juga akan merasakan manfaat langsung dari program digitalisasi ini, seperti kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan secara online. Dengan pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses, masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya dalam mengurus berbagai kebutuhan administratif.
Meski demikian, program digitalisasi ini tentu tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah infrastruktur teknologi di daerah-daerah terpencil yang masih belum memadai. Pemerintah harus memastikan bahwa program digitalisasi dapat merata hingga ke pelosok negeri, agar tidak menimbulkan kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Selain itu, literasi digital masyarakat juga menjadi isu penting yang harus diperhatikan. Pemerintah perlu memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan teknologi digital dengan bijak dan maksimal. Dalam hal ini, peran serta sektor swasta, akademisi, dan masyarakat luas sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program ini.
Pada kesempatan berbeda, Rektor Universitas Pancasila (UP), Prof Dr Ir Marsudi Wahyu Kisworo IPU juga berpendapat bahwa program makan bergizi gratis yang diusung Prabowo-Gibran perlu menerapkan transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi dalam pelaksanaannya. Menurutnya, jika menggunakan digitalisasi pada program makan bergizi gratis, pelaksanaannya akan lebih efisien dan optimal.
Lebih lanjut, Prof. Marsudi menyebut bahwa digitalisasi sumber daya alam berkelanjutan adalah penggunaan teknologi digital untuk mengelola, memantau, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam agar lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
Prof Marsudi juga menyoroti posisi Indonesia sebagai negara middle income yang sering terjebak dalam kelas tersebut sehingga sulit bertransformasi menjadi negara maju. Namun, transformasi digital dapat menjadi salah satu modal utama Indonesia untuk keluar dari jebakan tersebut sekaligus memberikan multiplier effect dalam mendorong Indonesia menjadi negara maju dan mencapai visi Indonesia Emas 2045. Sehingga program yang diusung Prabowo – Gibran dinilai sudah tepat dan layak untuk didukung penuh.
Secara keseluruhan, program digitalisasi pemerintahan Prabowo-Gibran berpotensi membawa Indonesia menuju era baru yang lebih maju dan berdaya saing global. Dengan penerapan teknologi yang tepat, diharapkan layanan publik dapat semakin baik, efisien, dan inklusif, sehingga dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
*) Pemerhati kebijakan publik
