Pemerintah menekankan tentang pentingnya implementasi ekonomi hijau bagi kelestarian alam. Komitmen tersebut diwujudkan dengan meningkatkan partisipasi pelaku industri untuk dapat lebih menyadari pentingnya perekonomian yang rendah karbon dan inklusif secara sosial.
Pemerintah terus menggencarkan transformasi ekonomi hijau di Indonesia. Karena dengan adanya penerapan ekonomi hijau yang optimal dan maksimal, maka bukan tidak mungkin keberlanjutan serta keberlangsungan umat manusia, termasuk para penerus generasi ke depan setidaknya akan lebih terjamin.
Terlebih, dalam menghadapi krisis iklim serta kondisi serba ketidakpastian yang saat ini terus menyelimuti dan menghantui dunia, maka sudah barang tentu Pemerintah RI terus mengupayakan langkah-langkah strategis agar terwujud ekonomi hijau di Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengungkapkan pentingnya perekonomian yang rendah akan emisi karbon. Menurutnya keberadaan green economy menjadi sangat penting lantaran mampu terus memperhatikan berbagai macam aspek pembangunan perekonomian dengan rendah emisi dan polusi.
Tidak hanya itu, namun dengan adanya ekonomi hijau juga sangat memperhatikan efisiensi energi, efisiensi sumber daya alam (SDA) utamanya air, hingga jasa lingkungan. Terlebih, penerapan green economy merupakan sebuah upaya yang bertujuan untuk semakin meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan lingkungan.
Selanjutnya juga mampu mengurangi adanya kemungkinan dampak risiko lingkungan secara signifikan. Sejauh ini, Pemerintah RI melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri telah berhasil melakukan sejumlah pencapaian dalam hal penerapan ekonomi hijau.
Beberapa capaian yang telah berhasil pemerintah jalankan yakni pengendalian kebakaran hutan sampai dengan mengembalikan hewan-hewan yang terancam punah. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian LHK juga berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).
Bahkan, keberhasilan Pemerintah RI dalam upaya untuk terus menekan dan menurunkan emisi gas rumah kaca tersebut mampu melampaui dari target perencanaan. Seluruhnya tentu bertujuan untuk bisa mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060 atau bahkan secara lebih cepat.
Sejauh ini, setidaknya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dengan kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), pemerintah telah berhasil mencapai pengendalian kebakaran hutan dan lahan, menurunkan deforestasi, melakukan proteksi terhadap gambut dan mangrove, serta mengupayakan spesies hewan untuk terus lahir bahkan mencegah kepunahan.
Sebagai informasi, untuk keberhasilan upaya menurunkan emisi karbon, sejak tahun 2020 lalu, pemerintah mampu mencapai hingga angka 41 sampai 43 persen. Hal tersebut merupakan sebuah capaian luar biasa karena jauh melampaui target GRK Indonesia dengan kapasitas nasional 31,89 persen.
Upaya lain yang dilakukan pemerintah yakni melalui Kepala Negara secara langsung yang mendorong supaya komunitas kelapa mampu bersinergi untuk bersama-sama mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia. Bahkan dengan adanya industri kelapa yang berkelanjutan tersebut, maka bukan tidak mungkin mampu mendatangkan dampak positif bagi dunia.
Terdapat 2 hal penting dalam rangka untuk terus meningkatkan industri kelapa di Indonesia, yakni dengan menaikkan peningkatan produksi kelapa dan juga menerapkan hilirisasi untuk menaikkan nilai tambah.
Memang dalam upaya untuk mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia, pemberlakuan hilirisasi menjadi hal yang sangat penting karena mampu melahirkan penciptaan lapangan pekerjaan dengan jauh lebih besar, serta mendorong adanya riset dan pemanfaatan teknologi yang tidak kalah pentingnya.
Sampai ke depannya nanti, tentu adanya ekonomi hijau merupakan sesuatu yang membuka peluang sangat lebar serta mendatangkan potensi bagi Tanah Air bahkan dari berbagai sektor, baik itu pengolahan cokelat, kakao, kopi, lada, cengkeh dan juga kelapa.
Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) KH. Ma’ruf Amin terus mendorong supaya dalam pengembangan ekonomi hijau Tanah Air, juga terdapat kontribusi dari ekonomi syariah di sana.
Ke depannya, Pemerintah RI akan terus mendorong pada kontribusi ekonomi syariah yang semakin kuat terhadap penurunan emisi karbon yang maksimal dengan menjadikan ekonomi hijau sebagai pilar utamanya pada Master Plan Ekonomi Syariah tahun 2025 hingga 2029.
Ternyata peranan dari ekonomi syariah sendiri memiliki porsi yang cukup signifikan untuk mendukung penuh transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Terlebih, dalam upaya pemerintah untuk pengembangan ekonomi hijau demi menunjang transisi energi yang rendah karbon sebagaimana telah termaktub dalam salah satu fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Dengan demikian, maka sebetulnya ekonomi syariah dapat turut berkontribusi dalam skema pembiayaan untuk program ekonomi rendah karbon (green financing). Sehingga skema pembiayaan tersebut mampu menjadi hal yang tepat untuk program transisi energi berkelanjutan dari Pemerintah RI.
Lantaran bagaimana komitmen sangat kuat pemerintah untuk menjalankan ekonomi hijau di Indonesia, maka berbagai pihak juga memberikan dukungan penuh mereka agar pembangunan berkelanjutan negeri ini dapat terus berlangsung.
Ekonomi hijau merupakan sebuah langkah atau program yang sangat penting karena menjamin adanya keberlangsungan demi masa depan umat manusia nantinya. Karena jika tidak demikian, maka bumi akan menjadi rusak lantaran sistem perekonomian tidak serta memperhatikan dampak lingkungan.
