Wamenkominfo Dukung Upaya Lawan Pembajakan Buku

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Pembajakan buku saat ini sudah merambah secara online dan digital. Untuk itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Nezar Patria mendukung upaya melawan pembajakan buku dan mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menggelar diskusi terbuka agar menemukan solusi konkret.

“Kita di Kementerian Kominfo terbuka untuk mendiskusikan ini lebih dalam dan juga lebih detail dengan menimbang tentu saja semua stakeholders yang ada di aras teknologi digital kita saat ini,” paparnya dalam Diskusi Jogja Lawan Pembajakan Buku yang digelar Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DI Yogyakarta, pada Senin (22/01). 

Wamenkominfo menyebut, penerbit buku dan pemerhati literasi atau IKAPI dapat melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kominfo hingga aparat penegak hukum. 

“Jadi bisa membuat satu pertemuan untuk membahas bagaimana menghentikan pembajakan buku ini untuk menyelamatkan eksistensi ataupun bisnis penerbitan buku nasional. Ini penting sekali saya kira, karena kalau tidak lingkaran bajak-membajak akan terus terjadi,” ujarnya. 

Di tengah maraknya pembajakan dan distribusi buku secara online, Wamenkominfo menilai arti penting penindakan tegas dari hulu sampai hilir mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. 

“Karena apa? Karena sekarang konektivitas semakin membaik, akses-akses orang terhadap sumber-sumber pengetahuan juga makin terbuka dan juga cara orang menjual juga dengan berbagai macam cara,” jelasnya.

Lebih lanjut Wamenkominfo menyampaikan, dunia bisnis penerbitan buku mengalami begitu banyak tantangan. Sebagai pemerhati literasi yang juga bergerak dalam komunitas penerbitan buku, Wamenkominfo  menyatakan tantangan paling mendasar berkaitan dengan aktivitas unit bisnis yang kurang menguntungkan. 

“Penerbitan buku ini sama juga dengan penerbitan media sebetulnya, sebagian besar itu ada misi yang ideal, ada idealisme untuk mencerdaskan bangsa, mencerdaskan masyarakat, membagi ilmu pengetahuan dan semacamnya. Di sisi lain ada juga sisi bisnis yang bisa dikembangkan,” tandasnya. 

Diskusi Jogja Lawan Pembajakan Buku dihadiri Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DIY Agus Priyono, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY Kombes Idham Mahdi, Ketua IKAPI DIY Wawan Arif, dan Co Pemred klikhukum.id Ashfa Azkia. 

(Humas Kementerian Kominfo)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Revitalisasi Irigasi Daerah Percepat Terwujudnya Swasembada Pangan Nasional

Oleh: Kevin Purba )*Pemerintah terus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional melaluipercepatan pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi di berbagaidaerah. Langkah tersebut menjadi bagian penting dari strategi besarmewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan sekaligusmemastikan sektor pertanian mampu tumbuh lebih produktif dan kompetitif. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan dan tantanganperubahan iklim, keberadaan sistem irigasi yang andal menjadi faktorutama dalam menjaga kesinambungan produksi pertanian nasional.Selain pembangunan infrastruktur dasar lainnya, penanganan irigasidaerah menjadi salah satu fokus utama pemerintah karena memilikidampak langsung terhadap produktivitas lahan pertanian dan kesejahteraan petani. Melalui perbaikan jaringan pengairan, pemerintahberupaya memastikan setiap lahan pertanian memperoleh akses air yang memadai sepanjang musim tanam.Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwapercepatan pelaksanaan program prioritas Presiden terus dikawal secaraketat. Menurutnya, pemerintah tidak hanya berfokus pada penyelesaianproyek secara cepat, tetapi juga memastikan mutu pekerjaan, ketepatansasaran, serta akuntabilitas pelaksanaannya. Salah satu capaian penting yang menunjukkan keseriusan pemerintahterlihat pada program penanganan irigasi daerah. Program tersebutditargetkan menjangkau jaringan irigasi yang melayani area pertanianseluas 19.760 hektare. Hingga akhir Mei 2026, progres fisikpelaksanaannya telah mencapai 82,73 persen, menunjukkan bahwarevitalisasi infrastruktur pengairan berjalan sesuai arah yang telahditetapkan.Kemajuan tersebut menjadi indikator positif bahwa pemerintahmenempatkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan nasional. Keberadaan jaringan irigasi yang lebih baik akan meningkatkanketersediaan air bagi petani sehingga aktivitas budidaya dapatberlangsung secara lebih optimal. Keberhasilan percepatan program pembangunan infrastruktur tercerminpula dari realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang menunjukkan tren positif. Hingga akhir Mei 2026, realisasi anggaran telahmencapai Rp33,49 triliun atau 31,39 persen dari total pagu yang tersedia. Sementara itu, progres fisik mencapai 35,71 persen, lebih tinggidibandingkan capaian pada periode yang sama dalam dua tahunsebelumnya.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari DPR RI. KetuaKomisi V DPR RI, Lasarus, memberikan apresiasi terhadap kinerjaKementerian Pekerjaan Umum dalam menjalankan berbagai program strategis. Menurutnya, percepatan pelaksanaan pembangunan perlu terusdilakukan agar target pembangunan nasional dapat tercapai secaraoptimal dan manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat.Lasarus menilai pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah dan DPR dalam memastikan program prioritas Presiden berjalan efektif. Kolaborasi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan diyakini akanmempercepat pencapaian berbagai target pembangunan, termasuk dalambidang ketahanan pangan yang saat ini menjadi salah satu fokus utamapemerintah.Upaya memperkuat irigasi juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Di Provinsi Bengkulu, percepatan penyelesaian persoalan irigasi menjadiperhatian utama dalam mendukung Program Cetak Sawah Rakyat...
- Advertisement -

Baca berita yang ini