Belum Temui Titik Temu, Warga Argodadi Tolak Pembangunan TPST di Sedayu

Baca Juga

Mata Indonesia, Bantul – Ratusan penduduk dari Padukuhan Dingkikan, Kalurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, ramai-ramai mendatangi Kantor Lurah Argodadi Sabtu, 13 Januari 2024.

Mereka menuntut pembatalan rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Padukuhan Dingkikan dan Ngepek.

Lurah Argodadi, Prayitno, menyampaikan bahwa sebagian besar massa adalah warga muda yang meminta agar rencana pembangunan TPST dibatalkan tanpa alasan yang jelas.

Beberapa di antara mereka menganggap TPST yang nantinya dibangun serupa dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah.

Padahal, TPST tersebut akan digunakan sebagai tempat pengolahan sampah di atas Tanah Kas Desa (TKD) dan Sultan Ground.

“Sebelumnya kita sudah lakukan sosialisasi kepada warga terkait rencana pembangunan TPST. Mereka kali ini malah tidak bisa menerima,” ujar dia, Kamis

Sebagai perwakilan pemerintah kalurahan, Prayitno menyatakan bahwa kewenangan pendirian TPST seluas 15.060 meter persegi tersebut berada di tangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

TPST yang akan menempati tanah seluas 15.060 meter persegi, 8.413 meter persegi menggunakan tanah Sultan Ground dan 6.647 meter persegi tanah kas desa dari Kalurahan Argodadi menjadi kewenangan dari Pemkab Bantul.

Prayitno menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk membahas hal ini.

“Upayanya nanit bakal kita agendakan untuk menghadirkan Bupati dalam waktu dekat guna memberikan pemahaman kepada warga mengenai rencana pembangunan TPST,” katanya.

Terpisah, Kapolsek Sedayu, Kompol Khabibulloh, melaporkan bahwa ratusan warga Dingkikan tiba di Kantor Kalurahan Argodadi menggunakan sepeda motor dan menyampaikan surat aspirasi keberatan terhadap rencana TPST. Surat tersebut diminta agar dikirimkan ke Bupati Bantul.

Sebelumnya, warga Padukuhan Dingkikan dan Ngepek telah mengajukan persyaratan kepada Pemkab Bantul terkait pembangunan dan pengoperasionalan TPST di wilayah tersebut.

Persyaratan tersebut mencakup ketentuan agar TPST tidak menyebabkan pencemaran dan gangguan bagi warga, serta memastikan tidak adanya bau dan manajemen air lindi yang baik.

Lurah Argodadi, Prayitno, menegaskan bahwa lokasi TPST Sedayu menggunakan TKD dan Sultan Ground yang jauh dari pemukiman warga. Pemkab Bantul diharapkan untuk membangun jalan pertanian dan saluran air guna menghindari dampak negatif pada aktivitas pertanian warga.

Prayitno menambahkan bahwa Pemkab Bantul telah menyetujui permintaan warga terkait keberlanjutan pembangunan TPST dan berkomitmen untuk menghindari dampak negatif pada pertanian.

Tahapan pembangunan TPST Sedayu telah dilakukan dengan melakukan sosialisasi, studi banding ke TPST lain, dan penyesuaian teknologi yang mungkin sama dengan yang diterapkan di Kalasan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kepuasan Publik Jadi Indikator Apresiasi terhadap Pemerintahan Prabowo Gibran

Oleh: Fajar PradiptaKepuasan publik seharusnya tidak hanya dibaca sebagai angka statistik semata, tetapi sebagaicerminan nyata hubungan antara pemerintah dan rakyat yang perlu terus dijaga, bahkanditingkatkan. Dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tingginya tingkat kepuasan masyarakat dapat dilihat sebagai bentuk apresiasi sekaligusharapan agar kinerja yang telah berjalan selama sekitar satu setengah tahun ini tetap konsistendan adaptif terhadap tantangan zaman. Dengan capaian kepercayaan publik yang menyentuhangka 75,1 persen, publik seolah memberikan sinyal bahwa arah kebijakan pemerintah saatini berada di jalur yang cukup tepat, meskipun tetap membutuhkan evaluasi berkelanjutan.Hasil survei nasional yang dirilis oleh Poltracking Indonesia menunjukkan bahwa tingkatkepuasan terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan mencapai 74,1 persen. Sementara itu, secara personal, performa Prabowo Subianto sebagai presiden memperolehtingkat kepuasan sebesar 74,9 persen. Angka ini tidak berdiri sendiri, melainkanmerefleksikan persepsi publik terhadap berbagai program prioritas yang telah dijalankanselama setahun terakhir, termasuk upaya menjaga stabilitas ekonomi, penguatan sektorpangan, serta konsistensi dalam menjaga posisi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.Salah satu program yang paling banyak mendapat sorotan sekaligus apresiasi adalahkebijakan Makan Bergizi Gratis yang dinilai mampu menyentuh langsung kebutuhanmasyarakat. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai intervensi sosial, tetapi juga menjadisimbol kehadiran negara dalam menjawab persoalan mendasar seperti gizi dan kesejahteraan. Sebanyak 23 persen responden dalam survei menyebut program ini sebagai kebijakan paling bermanfaat, sebuah angka yang menunjukkan bahwa kebijakan berbasis kebutuhan dasarmasih menjadi prioritas utama di mata publik. Keberhasilan ini juga melengkapi capaian lain pemerintah, seperti pengendalian inflasi pangan dan peningkatan akses bantuan sosial yang lebih merata.Peneliti utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, mengungkapkan bahwa tingginyakepuasan publik tidak terlepas dari kontribusi program tersebut yang dinilai memberikandampak nyata. Ia melihat bahwa kebijakan yang bersifat langsung dan dirasakan masyarakatcenderung memiliki daya dorong lebih kuat terhadap persepsi positif publik. Hal ini menjadipelajaran penting bagi pemerintah bahwa efektivitas program tidak hanya diukur dari skala, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakatluas.Lebih jauh, Masduri Amrawi juga menilai bahwa stabilitas tingkat kepuasan publik di tengahkondisi global yang penuh ketidakpastian merupakan capaian tersendiri. Dalam situasigeopolitik yang memanas dan tekanan ekonomi global yang fluktuatif, pemerintah dinilaimampu menjaga kepercayaan masyarakat melalui kebijakan yang relatif responsif danadaptif. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari program unggulan semata, tetapi juga dari kemampuannya menjaga stabilitas dan rasa aman di tengahmasyarakat.Di sisi lain, survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia juga memberikangambaran penting terkait persepsi publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Sebanyak73,9 persen responden menilai bahwa sistem politik nasional masih berjalan dalam koridordemokrasi. Angka ini menjadi indikator bahwa legitimasi demokrasi tetap terjaga, meskipunberbagai kritik dan dinamika politik terus berkembang di ruang publik.Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan, menilai bahwa kekuatandemokrasi Indonesia masih bertumpu pada mekanisme pemilu yang berjalan serta kebebasanmasyarakat dalam menyampaikan pendapat. Hal ini menjadi fondasi penting dalam menjagastabilitas politik nasional, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam konteks satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, keberhasilan menjaga stabilitaspolitik ini menjadi salah satu faktor yang mendukung tingginya tingkat kepuasan masyarakat.Peneliti Poltracking lainnya, Yoki Alvetro, menjelaskan bahwa survei ini dilakukan denganmetode multistage random sampling yang melibatkan 1.220 responden. Dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, hasil survei inidinilai cukup representatif dalam menggambarkan opini publik secara nasional. Pengumpulandata dilakukan melalui wawancara tatap muka pada periode 2 hingga 8 Maret 2026, yang kemudian diverifikasi secara ketat untuk memastikan validitas data.Dalam prosesnya, Yoki Alvetro menegaskan bahwa seluruh data yang masuk telah melaluitahap verifikasi menyeluruh di pusat data, bahkan sebagian sampel juga dilakukanpengecekan ulang sebagai bagian dari kontrol kualitas. Hasilnya menunjukkan tidak adanyakesalahan signifikan, sehingga temuan survei ini dapat dijadikan rujukan dalam membacatren persepsi publik terhadap kinerja pemerintah saat ini.Jika dilihat secara lebih luas, capaian tingkat kepuasan publik ini juga tidak lepas dariberbagai langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah selama setahun terakhir. Selainprogram Makan Bergizi Gratis, pemerintah juga mendorong percepatan pembangunaninfrastruktur, digitalisasi layanan publik, serta penguatan sektor UMKM sebagai tulangpunggung ekonomi nasional. Upaya ini secara perlahan membentuk persepsi positif di tengahmasyarakat bahwa pemerintah hadir dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, mari kita sebagai bagian dari publik tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga turut aktifmengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada kepentingan bersama dan mampumenjawab tantangan masa depan dengan lebih baik.*) Pengamat Politik dan Kebijakan Strategis Nasional
- Advertisement -

Baca berita yang ini