TEI ke-38 Raup Potensi Transaksi Capai Rp 472,8 Triliun

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Trade Expo Indonesia (TEI) ke-38 tahun 2023 yang diselenggarakan secara hibrida sejak 18 Oktober—18 Desember 2023 resmi ditutup pada Rabu, (20/12). Hingga hari terakhir penyelenggaraan, pameran dagang terbesar di Indonesia ini mampu meraup potensi transaksi mencapai USD 30,5 miliar atau senilai Rp 472,8 triliun. Nilai tersebut jauh melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar USD 11 miliar. 

“Capaian potensi transaksi TEI 2023 yang sebesar USD 30,5 miliar atau senilai Rp472,8 triliun ini mencakup transaksi dagang secara daring, luring, dan investasi. Capaian tersebut jauh melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar USD 11 miliar,” papar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Didi Sumedi. 

Didi menilai, capaian TEI 2023 ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia terbukti tangguh di tengah tantangan ekonomi global. 

“Di tengah berbagai tantangan global yang membayangi, diantaranya perang Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut serta pemulihan ekonomi global yang berjalan lambat setelah pandemi, kita berhasil menunjukkan pada dunia bahwa kinerja ekspor mampu bertahan dan ekonomi Indonesia terbukti tangguh. Transaksi yang dicapai melalui pelaksanaan TEI tahun ini menjadi cerminan bahwa produk Indonesia masih menjadi favorit negara-negara mitra dagang,” ujar Didi. 

Selama gelaran TEI 2023, Kemendag menggelar berbagai kegiatan untuk memfasilitasi pelaku usaha Indonesia dan mitra dagang dari berbagai negara. Kegiatan tersebut yaitu penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berhasil memfasilitasi 242 komitmen dagang antara eksportir Indonesia dengan pelaku usaha dari 32 negara mitra dengan nilai transaksi mencapai USD 24,37 miliar. TEI ke-38 ini diikuti sebanyak 1.200 peserta. Para peserta pameran terbagi dalam tujuh kategori produk, yaitu Food & Beverages; Home Living; Chemical, Energy & Industrial Product; Digital & Services; Medical Equipment & Healthcare; Beauty & Personal Care; serta Fashion, Textile & Accessories. 

Dari segi pengujung, TEI 2023 telah dihadiri sebanyak 38,9 ribu pengunjung. Khusus secara luring, TEI 2023 dihadiri lebih dari 33 ribu orang dari 116 negara. Sedangkan secara daring, TEI 2023 berhasil menarik 5,6 ribu pengunjung dari 46 negara.

Didi mengapresiasi seluruh pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan TEI ke-38. Didi berpesan, pada 2024 agar tetap bekerja keras dan optimistis dengan terus mempromosikan produk Indonesia ke pasar global dan meningkatkan akses pasar dengan menginisiasi peluang. 

“Dengan memanfaatkan kerja sama perdagangan dalam berbagai fora dan optimalisasi teknologi digital, kami akan terus proaktif meningkatkan kualitas pelayanan untuk mendorong peningkatan ekspor. Dengan ini, TEI ke-38 tahun 2023 resmi ditutup. Sampai jumpa di Trade Expo Indonesia ke-39 tahun 2024,” tandasnya.

(Humas Kementerian Perdagangan)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini