Relawan Anies DIY: Yang dibandingkan pak Jokowi, Yang Lapor GP Center!

Baca Juga

Mata Indonesia, Yogyakarta – Beberapa waktu lalu terdapat laporan relawan Ganjar Pranowo (GP) Center yang ditolak Bareskrim Polri soal pidato Anies Baswedan terkait capaian pembangunan jalan tol era Presiden Jokowi, ditanggapi relawan Anies DIY.

Meski laporan relawan GP Center ditolak Bareskrim Polri, relawan Anies tetap menyampaikan singgungan ke pelapor mengenai hal ideal yang seharusnya berlaku dalam pertandingan Pemilu.

“Disini kerancuannya. Lucu rasanya jika GP center dalam melaporkan dikatakan kurang bukti. Artinya mereka bernafsu dalam melaporkan. Tergesa gesa berpotensi adanya amarah. Amarah ini yang menyebabkan kegaduhan,” ujar Ketua ANIES DIY, Dani Eko Wiyono, Minggu (28/5).

Seorang ANIES sah saja mengatakan perbadingan pembangunan jalan era SBY dan JOKOWI.

Dani Menambahkan, dalam kutipan lain, menteri PUPR mengatakan Data BPS telah bagus dan benar. Jika pun ANIES tidak tepat maka yang harusnya dilaporkan adalah BPS karena data itu yang berpotensi membuat ke kisruhan.

Menurutnya, laporan yang dilayangkan GP Center tidak mencerminkan kontestasi pemilu adu gagasan yang baik.

“Hal ini cuma cari perhatian publik saja. Karena setiap orang bisa saja salah dan mungkin saja dia benar. Yang buat rusuh itu bukan ANIES tapi yang mencari masalah demi menaikkan elektabilitas,” singgungnya.

“Ada hal menarik, kenapa yang laporan malah GP center, bukannya yang di bandingkan itu pak jokowi?,” tutupnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Prabowo dan Agenda Penguatan Peran Guru dalam Pembangunan Bangsa

Oleh: Amanda Purnama )*Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pendidikan sebagaisalah satu fondasi utama pembangunan nasional. Dalam kerangkatersebut, guru dipandang sebagai elemen paling penting dalam proses mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu menjawabtantangan masa depan. Karena itu, berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah saat inidiarahkan untuk memperkuat kesejahteraan, kompetensi, danprofesionalisme guru agar kualitas pendidikan nasional semakinmeningkat.Komitmen pemerintah terhadap penguatan peran guru terlihat darilangkah nyata yang dilakukan dalam perbaikan sistem kesejahteraan tenaga pendidik. Selama bertahun-tahun, persoalan birokrasi yang panjang dalam penyaluran hak-hak guru sering menjadi perhatian. Pemerintah kemudian menghadirkan terobosan baru dengan memastikangaji dan tunjangan dapat diterima langsung oleh guru melalui transfer kerekening masing-masing setiap bulan.Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskanbahwa mekanisme baru tersebut menjadi bagian dari upayapenyederhanaan birokrasi yang diinisiasi Presiden Prabowo. Menurut Abdul, kebijakan ini dirancang agar para guru dapat merasakanmanfaat program pemerintah secara langsung tanpa harus menghadapiproses administrasi yang berlarut-larut.Kebijakan transfer langsung tunjangan guru menunjukkan perubahanpendekatan dalam tata kelola pendidikan. Pemerintah tidak hanyaberupaya menyediakan anggaran yang memadai, tetapi juga memastikansetiap program berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Kebijakan transfer langsung tunjangan guru sekaligus memperlihatkankeseriusan pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebihresponsif terhadap kebutuhan tenaga pendidik.Peningkatan kesejahteraan guru juga diwujudkan melalui kenaikantunjangan bagi guru non-ASN. Pemerintah menaikkan tunjangan dariRp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Sementara itu, guru ASN memperoleh tunjangan sebesar satu kali gajipokok. Kebijakan tersebut mencerminkan perhatian pemerintah terhadappeningkatan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai bagian dari investasijangka panjang di bidang pendidikan.Program peningkatan kompetensi guru menjadi agenda lain yang mendapat perhatian besar dari pemerintah. Selain memperkuat aspekkesejahteraan, pemerintah menyadari bahwa kualitas pendidikan sangatditentukan oleh kapasitas tenaga pendidik. Oleh sebab itu, berbagai program pengembangan kompetensi terusdiperluas agar guru memiliki kesempatan yang lebih besar untukmeningkatkan kualifikasi akademiknya.Program beasiswa bagi guru yang belum memiliki gelar D4 atau S1 menjadi salah satu instrumen utama dalam agenda tersebut. Abdul Mu’timenyampaikan bahwa pemerintah menargetkan sebanyak 150.000 guru menerima bantuan pendidikan melalui skema Rekognisi PembelajaranLampau (RPL) pada tahun 2026. Melalui program itu, guru memperolehbantuan pendidikan sebesar Rp3 juta per semester untuk menyelesaikanstudi mereka.Program Pendidikan Profesi Guru...
- Advertisement -

Baca berita yang ini