Menpan RB Beri Arahan Implementasi Reformasi Birokrasi

Baca Juga

Mata Indonesia, Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman menerima kunjungan kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas pada Senin, (13/2) di Aula Lt. 3 Pemkab Sleman.


Kunjungan Menpan RB terutama untuk memberikan arahan terkait implementasi reformasi birokrasi (RB) tematik kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo didampingi Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa dan bersama Forkopimda Kabupaten Sleman menyambut hangat kunjungan Menpan RB ke Kabupaten Sleman.

Dalam sambutannya, Kustini sangat berterimakasih dan menyambut baik kunjungan Menpan RB, Abdullah Azwar Anas beserta rombongan. Ia mengatakan bahwa kehadiran Menpan RB dapat menjadi motivasi Pemkab Sleman dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Kehadiran Bapak Abdullah Azwar Anas merupakan sebuah kehormatan sekaligus bentuk perhatian bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan publik khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kustini menyampaikan bahwa Pemkab Sleman berkomitmen untuk membangun kualitas budaya kinerja birokrasi melalui 3 indikator penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil. Komitmen ini dapat dilihat dari hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi Pemkab Sleman yang berhasil memperoleh nilai AKIP sebesar 81,73 dengan predikat A sehingga terhitung telah berhasil meraih nilai “A” dalam SAKIP selama empat tahun berturut-turut.

Demikian pula dengan perolehan nilai RB 76,77 dengan predikat BB di tahun 2022. Dari hasil penilaian tersebut, maka Pemkab Sleman terhitung telah berhasil meraih nilai BB dalam Reformasi Birokrasi selama lima tahun berturut-turut.

Sementara itu, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas dalam arahannya menyampaikan harapannya agar Kabupaten Sleman menjadi salah satu Kabupaten terdepan dalam mengimplementasikan RB Tematik yakni reformasi birokrasi yang terukur.

“Harapan kami, Kabupaten Sleman menjadi salah satu kabupaten terdepan untuk mengimplementasikan RB Tematik yakni reformasi birokrasi yang terukur khususnya terkait dengan penanganan kemiskinan, penanganan stunting, kemudian peningkatan investasi, digitalisasi, belanja produk katalog dan penanganan inflasi,” ujar Azwar.

Lebih lanjut, Azwar Anas menyampaikan bahwa kedepan target Kemenpan RB akan menganggap RB yang bagus tidak hanya dari administrasi namun yang terpenting adalah menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Ia juga mengharap Forkopimda Sleman dapat bersinergi dengan Pemkab Sleman sehingga dampak penanganan kemiskinan serta stunting dapat tertangani dengan baik.

“Sleman juga dapat menjadi role model apabila dapat berkoordinasi dengan baik dalam penanganan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting terlebih angka stunting di Sleman jauh dari angka rata-rata nasional, dan dapat mendorong investasi. Demikian juga nilai SPBE nya sudah diatas 3 indeksnya dan dapat dijaga. Kedepan harapannya semakin baik,” kata Azwar.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini