Mata Indonesia, Jakarta – Kemacetan di Jakarta, seperti tak ada habisnya. Semula, diharapkan dengan memfasilitasi berbagai jenis angkutan umum, kemacetan bisa berkurang. Tapi tak urung juga. Pun dengan penerapan sistem 3 in one dan ganjil genap. Kemacetan tak juga kendor.
Kini Pemprov DKI Jakarta mencoba strategi baru. Berencana mewujudkan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota. Upaya ini bermaksud mengurai kemacetan di Ibu Kota dalam bentuk push strategy atau strategi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Rencana yang tertunda beberapa tahun itu ditargetkan rampung tahun 2023. Jalan berbayar ini rencananya dipatok di kisaran Rp 5 ribu hingga Rp 19 ribu. Namun angka ini belum final, masih bisa berubah, menyesuaikan dengan kesepakatan dalam rapat penyusunan Perda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik yang kini tengah bergulir.
Wacana ERP ini, sesungguhnya bukan baru sekarang bergulir. Semenjak Jakarta dipimpin oleh Gubernur Sutiyoso pun sudah ada. Raperda jalan berbayar ini sendiri telah selesai disusun saat Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubenrur DKI Jakarta.
Maka jika penerapannya tertunda sampai tahun, itu lantaran sistem ini penerapannya , tak semudah membalik telapak tangan.
Sejumlah kalangan masih mempertanyakan bagaimana system pembayarannya? Namun dengan perkembangan teknologi yang sepesat sekarang, pertanyaan ini lebih mudah dikesampingkan. Namun, ketika pertanyaan berkait dengan bagaimana sikap masyarakat atas penerapakan ERP, mungkin di sini dibutuhkan kebijakan tersendiri.
“Pemerintah harus bijak melihat beban masyarakat,”demikian Fauzi, 45, warga Jakarta yang sehari-hari menjadi pengemudi taksi. Kepada Mi News sejumlah orang kami wawancara juga mengemukakan pandangan serupa.
Pada sisi lain, kita tentu juga mafhum jika pemerintah tak gegabah menerapkan hal ini. Kita percaya bahwa pemerintah punya pertimbangan yang positif.
(HGP)
