Swedia Cabut Larangan Ekspor Senjata ke Turki Setelah Datang Tawaran Keanggotaan NATO

Baca Juga

MATA INDONESIA, STOCKHOLM – Inspektorat Produk Strategis (ISP) Swedia mengatakan bahwa pihaknya mencabut larangan ekspor peralatan militer ke Turki, menyusul keputusan Nordik untuk bergabung dengan NATO dan kesepakatan untuk mengatasi keberatan Turki.

Swedia dan Finlandia ingin bergabung ke dalam keanggotaan NATO pada awal tahun ini setelah invasi Rusia ke Ukraina. Namun mereka menghadapi rintangan karena penerapannya membutuhkan persetujuan dari seluruh anggota NATO saat ini. Apalagi dengan Turki yang mengajukan keberatan.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mengancam akan memblokir tawaran mereka atas tuduhan Ankara bahwa mereka mendukung YPG di Suriah utara, yang dipandang sebagai perpanjangan dari partai pekerja Kurdistan yang dilarang dan juga dianggap sebagai kelompok teroris oleh AS dan Uni Eropa.

Swedia dan Finlandia secara efektif melarang ekspor senjata ke Turki pada 2019 setelah serangannya ke Suriah terhadap milisi YPG Kurdi Suriah, dengan ISP mencabut izin yang ada dan tidak memberikan izin baru sejak saat itu meskipun tidak ada embargo formal.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini