Masyarakat Papua Harus Paham, Gubernur Sedang Diproses Hukum Bukan Kriminalisasi dan Politisasi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Di Indonesia tidak ada yang kebal hukum sehingga masyarakat Papua harus memahami bahwa yang terjadi pada Gubernur Lukas Enembe adalah proses hukum yang tidak boleh diganggu.

Hal tersebut diungkapkan tokoh pemuda Papua, Martinus Kasuay, melalui pesannya, Minggu 25 September 2022.

“Sudah sewajarnya, siapa pun yang bersalah harus diberi sanksi hukuman pidana sesuai dengan proses hukum yang berlaku,” kata Martinus seperti dilansir Antaranews.

Kasus yang menjerat Lukas Enembe adalah urusan pribadi tidak ada kaitannya dengan politisasi dan kriminalisasi. Itu murni kasus hukum.

Martinus berharap semua yang terlibat dalam kasus tersebut wajib diperiksa dan bila ditemukan kesalahannya wajib mendapat hukuman.

Jika tidak terbukti harus dibebaskan.

Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang memroses hukum Gubernur Lukas Enembe soal gratifikasi senilai Rp 1 miliar.

Namun, ternyata Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan ratusan miliar rupiah transaksi keuangan mencurigakan di rekening Lukas.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Siap Amankan Natal dan Tahun Baru, GP Ansor Gunungkidul Siagakan 300 Anggota.

Mata Indonesia, Gunungkidul - Ketua PC Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kab. Gunungkidul, Gus H. Luthfi Kharis Mahfudz menyampaikan, dalam menjaga Toleransi antar umat beragama dan keamanan wilayah. GP Ansor Gunungkidul Siagakan 300 Anggota untuk Pengamanan Nataru di Berbagai Wilayah di Kab. Gunungkidul.
- Advertisement -

Baca berita yang ini