Demo Tolak Harga BBM di Karawang, Mahasiswa Blokir Jalan dan Bakar Ban

Baca Juga

MATA INDONESIA, KARAWANG-Ratusan mahasiswa gabungan dari Kampus Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) dan Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI), menggelar aksi demo menolak kebijakan pemerintah dalam menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada, Selasa 20 September 2022.

Massa melakukan pemblokiran Jalan Ahmad Yani tepat di depan Kantor Bupati Karawang.

Mahasiswa yang terkonsolidir dari berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (Bem) Fakultas se-Unsika, BEM Unsika, BEM UBSI, Aksi Kamisan dan Serikat Mahasiswa Progresif (Sempro) Karawang tergabung dalam Aliansi Karawang Memanggil.

Pantauan Mata Indonesia News, para mahasiswa melakukan konvoi dari titik kumpul kampus unsika menuju lokasi aksi.

Mereka sempat memarkirkan kendaraannya di Lapangan moxsen karawang dan kemudian berjalan menuju depan gerbang Gedung Pemerintah Daerah (Pemda).

Mahasiswa yang semula tergabung bersama para Aliansi Ojek Online (Ojol) yang juga sedang berunjuk rasa. Kembali memisahkan diri setelah para driver ojol audah bubarkan diri.

Massa kemudian berkumpul dan melakukan blokade jalan dan membakar Ban bakar ditengah jalan lintasan Tanjungpura-Johar.

Koordinator aksi, Reynaldi mengatakan unjuk rasa mahasiswa hari ini adalah suatu bentuk tindakan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat terkait kebijakan pemerintah saat ini yang dinilai mereka tidak berpihak pada rakyat.

“Demo hari ini merupakan propaganda untuk memantik masyarakat Karawang agar peka bahwa rezim Jokowi-Amin sudah tidak pro kepada rakyat dengan cara menyampaikan kegagalan dari kebijakan-kebijakan pemerintah indonesia hingga hari ini,” Kata Reynaldi.

Rey, menyebut sikap dari Aliansi Karawang Memanggil yang menolak kebijakan kebijakan pemerintah saat ini dirampung dalam lima poin isu yang turut disuarakan.

“Jadi kami menyatakan sikap bahwa rezim Jokowi-Amin gagal dari berbagai isu yang diangkat ada lima yaitu mengenai kenaikan Harga BBM, Omnibus Law Undang Undang cipta lapangan Kerja, Undang Undang P3, RKUHP, dan RUU Sisdiknas,” katanya.

Sementara, Presiden Mahasiswa (Presma) Bem Unsika, Fajar Try Suari Faturachman mengatakan tuntutan mahasiswa saat ini adalah bagaimana pemerintah dapat mendengarkan aspirasi yang dampaknya bagi kehidupan masyarakat hingga permasalahan kedaerahan.

“Kami sebetulnya menuntut agar pemerintah untuk turunkan harga BBM, cabut Omnibus Law Undang Undang Cipta Lapangan Kerja, segera cabut UU P3, kami juga menolak RKUHP, menolak revisi UU Sisdiknas yang semakin meliberalisasi dan komersialisasi pendidikan sama hal nya dengan isu di daerah saat ini,” katanya.

Fajar mengaku, pihaknya bersama berbagai elemen mahasiswa lainnya dan buruh akan berunjuk rasa lanjutan di Jakarta pada Minggu, 27 September 2022.

“Tapi untuk titik lokasi di Jakarta nanti, dari kami belum mengetahui karena belum ada konsol lanjutan, bersama Aliansi Gebrak,” katanya.

Reporter: Denny

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini