Buka Pendaftaran Panwaslu tingkat Kemantren, Bawaslu Kota Yogya Ingatkan Cari yang Berintegritas

Baca Juga

MATA INDONESIA, YOGYAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta mulai bentuk Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kemantren se-Kota Yogyakarta. Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Tri Agus Inharto membenarkan, pihaknya tengah mensosialisasikan pembentukan Panwaslu Kemantren se-Kota Jogja.

“Kami membutuhkan panwaslu tingkat kemantren ini nantinya bertugas untuk turut serta jadi pengawas pemilu. Kita juga mencari yang memiliki integritas,” ujar dia, Selasa 20 September 2022.

Menurut Agus, Pemilu 2024 merupakan momentum penting yang akan menggabungkan berbagai pemilihan, sehingga dinamakan sebagai pemilu serentak.

“Mengawal proses tahapan per tahapan baik pelaksanaan pemilu 2024 atau pilkada yang direncanakan pada tahun yang sama 2024,” katanya.

Ketua Pokja Panwaslu Kota Yogyakarta, Muhammad Muslimin menambahkan bahwa pendaftaran dimulai 21-27 September 2022. Bawaslu bahkan akan membuka layanan pendaftaran pada saat hari libur.

“Kami memberikan pelayanan 24 jam selama tujuh hari. Sehingga melayani pendaftaran 21-27 September untuk penyerahan berkas,” ucapnya.

Bagi pendaftar yang dinyatakan lolos selanjutnya akan diminta melakukan seleksi tertulis. Kemudian dilanjutkan dengan sesi wawancara. Dan akan dilantik jika semua seleksi dinyatakan lolos.

“Seleksi administrasi akan diumumkan yang lolos dan seleksi tertulis yang diagendakan 14-16 Oktober 2022. Kemudian wawancara 18-22 Oktober. Pengumuman pada 25 Oktober 2022. Dilantik 26-30 Oktober 2022,” katanya.

Reporter: M Fauzul Abraar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini