Pertama di Dunia, Indonesia akan Segera Punya Bursa Kripto

Baca Juga

MATA INDONESIA, YOGYAKARTA – Penggemar dan pelaku mata uang kripto tak usah khawatir, pemerintah akan segera membentuk pasar bursa kripto. Hal ini untuk merespons perkembangan perdagangan aset kripto di Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementeri Perdagangan, pada 2021 total nilai transaksi aset kripto menyentuh angka Rp 859,4 triliun. Atau tumbuh 1.224 persen dari 2020 dengan nilai transaksi Rp 64,9 triliun.

Sedangkan hingga Juli 2022, nilai transaksi aset kripto tercatat Rp 232,45 triliun atau turun 51,43 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Untuk jumlah pelanggan terdaftar hingga Juli 2022 mencapai 15,6 juta pelanggan. Dengan rata-rata kenaikan jumlah pelanggan terdaftar sebanyak 690.000 pelanggan per bulan. Jumlah pelanggan tersebut meningkat pesat dibanding 2020 yang berkisar dua juta pelanggan.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan keberadaan bursa kripto sangat penting untuk mengantisipasi berbagai tindak pidana. Seperti pencucian uang dan pendanaan yang tidak baik seperti untuk narkoba dan terorisme. Jika bursa kripto di Indonesia tersebut bisa terwujud, akan menjadi yang pertama di dunia.

“Beberapa negara pun berminat membentuk bursa yang sama seperti Korea Selatan karena mereka juga melihat potensi, kesempatan dan peluang yang bisa dilakukan dengan keberadaan bursa tersebut,” kata Jerry Sambuaga di sela acara Block Community Conference 2022 di Yogyakarta, Sabtu 10 September 2022.

Selain untuk mengantisipasi berbagai tindakan perdagangan atau pendanaan yang berimplikasi negatif, Jerry juga menyebutkan tujuan utama dari pembentukan bursa adalah memberikan perlindungan kepada konsumen.

“Yang paling prioritas adalah perlindungan kepada konsumen. Bursa adalah instrumen untuk memberikan proteksi kepada konsumen,” katanya.

Ia memastikan proses pembentukan bursa kripto secara hati-hati, tidak terburu-buru. Dan memastikan seluruh tahapan dengan baik.

“Ada banyak persyaratan, prosedur, dan ketentuan yang harus terpenuhi untuk membentuk bursa kripto. Pemerintah memastikan seluruh tahapan itu berjalan dengan baik,” katanya.

Jerry menegaskan bahwa di Indonesia kripto bukan alat pembayaran. Tetapi masuk dalam kategori komoditas. Sehingga kewenangannya berada di bawah Kementerian Perdagangan.

Berdasarkan data Bappebti, saat ini terdapat 383 jenis aset kripto. Dengan 10 jenis aset di antaranya adalah aset lokal dari Indonesia.

“Meskipun jumlahnya masih sedikit, tetapi ini berpotensi untuk terus berkembang dan bisa mendukung neraca perdagangan Indonesia dari produk digital,” katanya.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Hilirisasi Buka Lapangan Pekerjaan dan Arah Ekonomi

Oleh: Winna Nartya *) Dalam perdebatan publik, hilirisasi kerap direduksi menjadi larangan ekspor bahan mentahatau pembangunan smelter. Padahal, substansi kebijakan ini jauh melampaui industri berat. Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Sona Maesana, menekankan bahwa hilirisasiadalah soal penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan, kemandirian ekonomi, danpembukaan lapangan kerja, serta penentuan arah masa depan bangsa. Ia melihat, daripengalamannya di dunia usaha dan kini di ranah kebijakan, bahwa hilirisasi hanya akanbertahan bila ekosistem investasinya sehat dan ada keberpihakan pada pelaku lokal. Karenaitu, ia menilai sekadar mendirikan pabrik tidak cukup; pertanyaan kuncinya adalah siapa yang menikmati nilai tambahnya dan bagaimana rantai pasoknya melibatkan anak bangsa secaraaktif. Dalam pandangannya, hilirisasi mesti membuka pekerjaan lokal, mengikutsertakan UKM, dan menaikkan kelas pengusaha Indonesia melalui kemitraan yang nyata. Di ranah kebijakan, Sona Maesana menjelaskan pemerintah mendorong integrasi antarapelaku lokal dan asing, memberi insentif bagi investor yang membina industri lokal, sertamenata regulasi yang transparan agar tumpang tindih perizinan berkurang. Ia juga menilaikecepatan dan kepastian perizinan lebih penting daripada angka komitmen investasi di ataskertas, karena tanpa eksekusi yang jelas, angka hanyalah janji. Sebagai jembatan antarabahasa investor dan bahasa pemerintah, ia mendorong cara pandang baru: bukan sekadar“menjual proyek”, melainkan menumbuhkan kepercayaan jangka panjang. Ia pun mengingatkan bahwa hilirisasi tidak berhenti pada mineral dan logam; sektor digital, pertanian, farmasi, hingga ekonomi kreatif perlu masuk orbit hilirisasi melalui keterhubunganstartup kesehatan dengan BUMN farmasi, petani dengan pembeli industri lewat platform lokal, serta skema yang mengkomersialisasikan inovasi kampus.  Di tingkat kelembagaan, peta jalan hilirisasi diperkuat oleh kolaborasi antarpemerintah, industri, dan kampus. Himpunan Kawasan Industri (HKI) menandatangani nota kesepahamandengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang disaksikan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan perwujudan AstaCita untuk mendorong kemandirian ekonomi, memperkuat keberlanjutan, dan mempercepatinovasi teknologi sebagai pilar pertumbuhan. Ia menegaskan peran HKI sebagai penghubungsektor industri, pendidikan, dan pemerintah untuk melahirkan daya saing berbasispengetahuan dan inovasi. Ruang lingkupnya meliputi penyelarasan kurikulum dengankebutuhan industri, kolaborasi riset untuk mempercepat hilirisasi dan menarik investasi, sertapeningkatan daya saing melalui pembentukan SDM industri yang unggul. Contoh konkret hilirisasi yang langsung menyentuh pasar tenaga kerja tampak di Aceh. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Cut Huzaimah, menyerukan penghentianekspor karet mentah karena pabrik pengolahan di Aceh Barat, yaitu PT Potensi Bumi Sakti, siap beroperasi menampung seluruh produksi lokal. Ia menilai pengolahan di dalam daerahpenting untuk mendorong hilirisasi, membuka lapangan kerja, dan menaikkan kesejahteraan. Pabrik yang berdiri di lahan 25 hektare itu memiliki kemampuan mengolah 2.500 ton karetkering per bulan, dan pemerintah daerah menilai stabilitas serta keamanan investasi harusdijaga agar manfaatnya langsung dirasakan rakyat Aceh. Di klaster pangan–petrokimia, hilirisasi juga dikuatkan melalui kemitraan strategis. DirekturUtama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menjelaskan bahwa perusahaanmemperluas kerja sama dengan Petronas Chemicals Group Berhad untuk memperkuatketahanan pangan regional sekaligus mendorong hilirisasi pupuk dan petrokimia di Indonesia. Kolaborasi ini mencakup penjajakan sinergi pasokan urea dan amonia, transfer pengetahuan teknis dan operasional, serta penguatan tata kelola Kesehatan, Keselamatan, danLingkungan (Health, Safety, and Environment/HSE).  Jika ditautkan, tiga simpul di atas, yakni kebijakan investasi yang berpihak pada pelaku lokal, penguatan link–match kampus–industri, dan proyek pengolahan komoditas serta petrokimia, menggambarkan logika hilirisasi yang lengkap. Lapangan kerja tidak hanya muncul di pabrikutama, melainkan juga pada efek pengganda: logistik bahan baku, jasa pemeliharaan mesin, kemasan, transportasi, layanan digital rantai pasok, hingga jasa keuangan dan asuransi. Dengan kurikulum yang diselaraskan, talenta lokal tidak sekadar menjadi tenaga operasional, melainkan juga teknisi, analis proses, dan manajer rantai pasok....
- Advertisement -

Baca berita yang ini