Negara Hadir untuk Menopang Daya Beli Masyarakat

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah telah mengumumkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dari Istana Negara, Jakarta, Sabtu 3 September 2022 siang.

Kebijakan tersebut didahului penjelasan pengalihan anggaran subsidi BBM kepada masyarakat tak mampu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

“Hari ini, 3 September tahun 2022, pukul 13.30 WIB, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi,” ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Menteri ESDM menambahkan, harga baru BBM bersubsidi itu langsung berlaku di tingkat pengecer. Satu jam kemudian atau pukul 14.30 WIB. Harga pertalite yang sebelumnya Rp7.650 per liter sesuaikan menjadi Rp10.000 per liter. Dan harga solar bersubsidi yang sebelumnya Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Selain itu, harga pertamax (nonsubsidi) juga mengalami penyesuaian, dari Rp12.500 menjadi Rp14.500.

Presiden Jokowi menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut. Pengalihan subsidi BBM tersebut bertujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.

“Lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya, uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu,” ujar Kepala Negara.

Memang sebuah pilihan yang sulit. Ketika harga minyak dunia melonjak, pemerintah selalu berupaya untuk menekan harga BBM agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Anggaran subsidi dan kompensasi BBM 2022 pun telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun.

“Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM, sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian,” ujarnya.

Namun demikian, Presiden Jokowi tetap memberikan perhatian kepada masyarakat kurang mampu agar mereka tetap terjaga daya belinya dengan memberikan tambahan bantuan sosial. Kebijakan ini sekaligus menjaga agar tingkat inflasi dalam tahun ini tetap terkendali.

Dengan pengalihan subsidi BBM ini, pemerintah menambahkan bantalan sosial bagi masyarakat. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dengan total sebesar Rp12,4 triliun.

BLT kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu. Sebesar Rp150 ribu per bulan. Pencairan bantuan mulai September selama empat bulan.

Pemerintah juga menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Ini untuk 16 juta pekerja. Pekerja yang berhak menerima BSU itu yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Bantuannya sebesar Rp 600 ribu.

Di samping itu, Presiden Jokowi juga telah memerintahkan pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen Dana Transfer Umum (DTU). Sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan.

Skema Penyaluran

Pemberian BLT dari pengalihan subsidi BBM tersebut merupakan tambahan yang dalam bantuan rutin Kemensos kepada 20,65 juta keluarga tak mampu.

Menyangkut skema penyalurannya, Menteri Risma menjelaskan, pihaknya mengandeng PT Pos Indonesia. Dengan jangkauan PT Pos yang amat luas hingga ke kelurahan,  penyaluran bansos bisa mencapai daerah-daerah terpencil.

Mensos menjamin, penyaluran bansos oleh Kemensos lebih tepat sasaran. Sebab, pihaknya setiap bulan melakukan pemutakhiran data. “Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) semakin kredibel dan akuntabel. Apabila ada masyarakat yang tidak menerima karena birokrat misalnya. Bisa masuk di aplikasi cek bansos,” ujar Mensos.

Saat ini anggaran BLT BBM sudah ada di kantor PT Pos. Sampai Selasa 6 September 2022 dana di PT Pos sebesar Rp1.793.135.400.000.

Hingga kini pembayaran BLT BBM sudah berlangsung di 445 kabupaten/kota. Keesokan harinya pencairan BLT BBM berlanjut di 514 kabupaten/kota.

Pada forum yang sama, Kementerian Ketenagakerjaan menerangkan pihaknya mendapat porsi untuk menyalurkan BSU bagi kelompok pekerja dan buruh. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, BSU dari pemerintah tersebut untuk menopang daya beli pekerja atau buruh di tengah kenaikan harga-harga barang.

Penyaluran BSU akan selesai secepatnya paling lambat akhir tahun anggaran 2022. Sehingga pekerja atau buruh dapat mencairkan dan dapat membelanjakan uangnya. Menteri Ida menambahkan, Kemenaker baru saja melaksanakan serah terima data calon penerima bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan. Serta penyerahan data pertama atau tahap awal sebanyak 5.990.915 orang.

Program BSU itu tak hanya untuk pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Menurut Menaker, program ini bagi pekerja yang memiliki gaji setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

“Contohnya, pekerja di DKI yang UMP-nya sekitar Rp4,7 juta. Maka, meski gajinya di atas Rp3,5 juta, pekerja tersebut berhak mendapatkan BSU,” jelas Menaker Ida Fauziyah.

Kebijakan berbagai bansos tersebut setidaknya mampu menopang daya beli masyarakat tak mampu agar tidak semakin terpuruk. Apalagi negeri ini masih dalam tahap pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini