Belum Terdaftar Jadi Penerima BLT BBM Rp600.000? Ini yang Bisa Dilakukan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Bagi masyarakat yang belum terdata untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BBM). Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan alternatif yakni memanfaatkan situs usul sanggah di https://cekbansos.kemensos.go.id dan command center 24 jam di nomor 021171.

“Kami punya situs usul sanggah jadi warga bisa mengusulkan dirinya sendiri ke dalam program usul sanggah itu dan kami akan cek di lapangan antara daerah dengan pendamping kami punya pendamping 70.000 di seluruh Indonesia,”ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu 3 September 2022.

“Kalau mendesak, maka kami punya command center bisa di telepon di 021171. Itu 24 jam 360 hari melayani kalau ada keluhan-keluhan tadi,” terang Risma.

Bagi warga yang tidak mampu mengakses BLT karena kondisi fisik sakit atau tinggal di pegunungan, Kemensos sudah sepakat dengan PT. Pos Indonesia akan membantu menyalurkan.

Kemensos juga berkoordinasi dengan suku-suku, kepala adat, pemerintah daerah, dan tokoh agama untuk menyalurkan BLT itu.

“Dan bagi warga sakit, lansia, dan tidak bisa datang ke kantor Pos maka pihak Pos akan mengantar ke rumah itu sudah perjanjiannya,” kata Risma.

“Jadi, nanti tinggal mengecek saja tinggal telfon saja ke command center. Maka akan ditindak lanjuti,” katanya.

Pemerintah telah menyiapkan BLT BBM untuk 20,65 juta warga. BLT tersebut diberikan kepada masyarakat selama empat bulan dengan besaran Rp600.000.

Per bulannya diberikan Rp150.000 dan diberikan dua kali kepada penerima. Artinya penerima bantuan mendapat Rp300.000 pada bulan September dan Desember 2022 melalui PT. Pos Indonesia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini