Belum Terdaftar Jadi Penerima BLT BBM Rp600.000? Ini yang Bisa Dilakukan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Bagi masyarakat yang belum terdata untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BBM). Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan alternatif yakni memanfaatkan situs usul sanggah di https://cekbansos.kemensos.go.id dan command center 24 jam di nomor 021171.

“Kami punya situs usul sanggah jadi warga bisa mengusulkan dirinya sendiri ke dalam program usul sanggah itu dan kami akan cek di lapangan antara daerah dengan pendamping kami punya pendamping 70.000 di seluruh Indonesia,”ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu 3 September 2022.

“Kalau mendesak, maka kami punya command center bisa di telepon di 021171. Itu 24 jam 360 hari melayani kalau ada keluhan-keluhan tadi,” terang Risma.

Bagi warga yang tidak mampu mengakses BLT karena kondisi fisik sakit atau tinggal di pegunungan, Kemensos sudah sepakat dengan PT. Pos Indonesia akan membantu menyalurkan.

Kemensos juga berkoordinasi dengan suku-suku, kepala adat, pemerintah daerah, dan tokoh agama untuk menyalurkan BLT itu.

“Dan bagi warga sakit, lansia, dan tidak bisa datang ke kantor Pos maka pihak Pos akan mengantar ke rumah itu sudah perjanjiannya,” kata Risma.

“Jadi, nanti tinggal mengecek saja tinggal telfon saja ke command center. Maka akan ditindak lanjuti,” katanya.

Pemerintah telah menyiapkan BLT BBM untuk 20,65 juta warga. BLT tersebut diberikan kepada masyarakat selama empat bulan dengan besaran Rp600.000.

Per bulannya diberikan Rp150.000 dan diberikan dua kali kepada penerima. Artinya penerima bantuan mendapat Rp300.000 pada bulan September dan Desember 2022 melalui PT. Pos Indonesia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kemandirian Pangan dan Energi di Papua Menjadi Pilar Strategis Pembangunan Nasional

Oleh: Markus Yikwa *) Agenda kemandirian pangan dan energi kembali menempati posisi sentral dalam arah kebijakanpembangunan nasional. Pemerintah secara konsisten menegaskan bahwa ketahanan negara tidakhanya diukur dari stabilitas politik dan keamanan, tetapi juga dari kemampuan memenuhikebutuhan dasar rakyat secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Papua ditempatkansebagai salah satu wilayah kunci, baik untuk mewujudkan swasembada pangan maupunmemperkuat fondasi kemandirian energi berbasis sumber daya domestik seperti kelapa sawit. Upaya percepatan swasembada pangan di Papua mencerminkan pendekatan pemerintah yang lebih struktural dan berjangka panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagaikesempatan menekankan bahwa defisit beras di Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengandistribusi antarpulau, melainkan harus dijawab melalui peningkatan kapasitas produksi lokal. Dengan kebutuhan beras tahunan yang jauh melampaui produksi eksisting, pemerintah memilihstrategi pencetakan sawah baru secara masif sebagai solusi konkret. Pendekatan ini menunjukkankeberanian negara untuk menyelesaikan masalah dari hulunya, bukan sekadar menambalkekurangan melalui mekanisme pasar jangka pendek. Kebijakan pencetakan sawah baru di Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga menyiapkan dukungan menyeluruh berupa penyediaan benih unggul, pupuk, pendampingan teknologi, hingga pembangunan infrastruktur irigasi dan akses produksi. Sinergiantara pemerintah pusat dan daerah menjadi prasyarat utama agar program ini tidak berhentisebagai proyek administratif, melainkan benar-benar mengubah struktur ekonomi lokal. Denganproduksi pangan yang tumbuh di wilayahnya sendiri, Papua tidak hanya mengurangiketergantungan pasokan dari luar, tetapi juga membangun basis ekonomi rakyat yang lebihtangguh. Lebih jauh, visi swasembada pangan yang disampaikan Mentan Andi Amran Sulaiman menempatkan kemandirian tiap pulau sebagai fondasi stabilitas nasional....
- Advertisement -

Baca berita yang ini