Alhamdulillah, Renovasi Masjid Istiqlal Sudah Mencapai 11 Persen

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA - Renovasi Masjid Istiqlal hingga kini masih terus berlanjut di bawah pengerjaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kabar terbaru, menurut Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga, progres fisik renovasi Istiqlal sudah mencapai 11 persen dan ditargetkan selesai pada Maret 2020 mendatang.

“Targetnya Maret, sehingga dapat dimanfaatkan untuk Bulan Ramadan 2020,” ujar Danis di Jakarta, Kamis 22 Agustus 2019.

Renovasi Istiqlal, kata Danis, dilakukan secara paralel di dalam maupun bagian luarnya, berdasarkan permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Renovasi juga meliputi peningakatan kualitas sistem tata suara dan pencahayaan.

Perubahan yang dilakukan di bagian dalam masjid diantaranya pembersihan lantai dan dinding. Untuk daerah mihrab, akan diperbaiki tata suara, cahaya, dan udara agar lebih nyaman.

Kementerian PUPR juga melakukan penataan pada Taman Pendidikan Madrasah Istiqlal dan ruang perkantoran yang berada di basement masjid. Sementara di area luar masjid, lansekap kawasan masjid juga ditata ulang dengan penambahan tanaman dan pot bunga sehingga menambah porsi ruang terbuka hijau yang saat ini berkisar 29 persen menjadi 35 persen.

Danis menyebut, sungai yang melintas di depan masjid juga tak luput dari perbaikan. Upaya pengerukan sedimentasi dan pembuatan terasering juga telah dilakukan. Selain itu, Kementerian PUPR juga menambah kapasitas parkir berupa bangunan dua lantai yang dapat menampung dua ribu kendaraan roda empat.

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini