Subsidi BBM Lebih Baik Dialihkan untuk Sektor Pendidikan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Penyesuaian harga BBM untuk mengurangi beban subsidi di APBN menjadi pilihan paling rasional bagi pemerintah.

Direktur Executif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai langkah menaikkan harga BBM bukan hanya demi ketahanan fiskal di APBN. Namun juga untuk memberikan pembiayaan yang memadai untuk sektor yang lebih penting. ”Kenaikan harga BBM memang perlu. Karena tidak mungkin pemerintah menanggung subsidi yang makin lama makin besar,” ujar Yose Rizal, Selasa 30 Agustus 2022.

Penyesuaian harga harus terjadi di semua jenis BBM agar tidak terjadi peralihan pola konsumsi ke jenis tertentu. ”Bila harga BBM jenis Pertalite masih tetap dengan harga sekarang, sementara harga jenis BBM lainnya naik, praktis konsumsi Pertalite akan makin meningkat. Karena orang akan sifting,” katanya.

Subsidi harus berkurang dan harga BBM harus naik agar menciptakan mekanisme pasar yang sehat antara stok dan permintaan. ”Kalau harganya tidak naik, sementara barangnya terbatas, yang terjadi adalah barangnya tidak akan tersedia di pasaran. Makanya harganya harus naik. Sejak jauh-jauh hari banyak pihak sudah mengatakan bahwa harga Pertalite itu harus naik. Harga LPG juga harus naik untuk mengikuti kondisi energi yang ada,” katanya.

Hasil penghematan dari pengurangan subsidi BBM bisa berguna untuk membiayai hal lain yang lebih penting.

”Misalnya untuk meningkatkan pendidikan. Selama dua-tiga tahun ini pendidikan kita tertinggal jauh karena pandemi. Banyak sekali yang harus di kejar dan itu butuh APBN yang cukup besar,” katanya.

Selain pendidikan, penghematan APBN juga berguna untuk transisi menuju energi berkelanjutan. Saat ini perubahan iklim sedang terjadi.

“Kita butuh transisi menuju energi yang bersih. Ini membutuhkan biaya yang tinggi sekali. Harusnya subsidi sekian ratus triliun itu bisa membangun banyak sekali solar panel, banyak sekali mini dan micro-hydro di Indonesia, untuk transisi ke energi terbarukan, energi yang bersih,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Employment from the Village: Koperasi Merah Putih dan Ekonomi Kerakyatan

Oleh : Pratama Dika SaputraGagasan membangun ekonomi nasional dari desa kembali menemukan momentumnya melalui program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah. Dalam konteks ketimpanganpembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah, pendekatan berbasis desa menjadi strategi yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Desa bukan lagi dipandang sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki potensi besar dalammenciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong kemandirian nasional. Program Koperasi Merah Putih menjadi representasi nyata dari upaya tersebut, denganorientasi pada penciptaan employment from the village yang berbasis ekonomi kerakyatan.Target ambisius pemerintah untuk membangun lebih dari 25 ribu koperasi dalam waktu singkatmencerminkan keseriusan dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa koperasi harus menjadi institusi ekonomi yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif. Oleh karena itu, koperasi dirancang memiliki fasilitaslengkap seperti gudang, alat pendingin, hingga kendaraan distribusi agar mampu beroperasisecara efektif dan efisien. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokuspada kuantitas, tetapi juga kualitas kelembagaan yang mampu menjawab kebutuhan riilmasyarakat desa.Kehadiran koperasi sebagai agregator ekonomi desa memiliki implikasi besar terhadappenciptaan lapangan kerja. Dengan memotong rantai distribusi yang panjang, koperasi dapatmeningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus membuka peluang kerja baru di sektorlogistik, pengolahan, hingga pemasaran. Model ini memungkinkan masyarakat desa untuk tidaklagi bergantung pada pusat-pusat ekonomi di kota, melainkan menciptakan ekosistem ekonomiyang mandiri di wilayahnya sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menekanurbanisasi serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.Lebih jauh, Koperasi Merah Putih juga dirancang sebagai solusi terhadap persoalan klasik yang dihadapi petani dan nelayan, yakni keterbatasan akses pasar dan pembiayaan. Dengan adanyalayanan simpan pinjam, distribusi pupuk, hingga fasilitas penyimpanan seperti cold storage, koperasi dapat menjadi tulang punggung bagi sektor produktif di desa. Hal ini sejalan denganupaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, yang sangatbergantung pada optimalisasi potensi daerah.Namun demikian, skala besar program ini juga menghadirkan tantangan yang tidak kecil. Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi sangatditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini