Korupsi di Seleksi Mandiri PTN Tak Boleh Terjadi Lagi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Praktik suap dan korupsi memalukan Rektorat Universitas Lampung mendapat sorotan dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Ia mengingatkan praktik jual beli kursi di perguruan tinggi negeri tidak boleh terjadi lagi. Pemerintah segera mengevaluasi sistem penerimaan calon mahasiswa PTN lewat jalur mandiri.

”Tentu kita harus melakukan evaluasi untuk menutup lubang-lubang ini supaya tidak terjadi lagi. Saya kira pemerintah akan melakukan itu,” ujar Ma’ruf, Senin, 22 Agustus 2022.

Ma’ruf mengatakan proses evaluasi wajib dilakukan agar peluang untuk korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru PTN bisa dihindari. “Ternyata ada hal yang bisa semacam lubang yang bisa digunakan untuk melakukan gerakan yang tidak baik, korupsi,” ujar dia.

Rektor Unila dan beberapa pejabat rektorat diduga menerima suap dalam penerimaan mahasiswa baru.

OTT tersebut bermula ketika ada calon mahasiswa yang sewaktu sekolah menengah atas (SMA) memiliki nilai jelek, tetapi diterima di Unila melalui jalur mandiri.

KPK juga menangkap Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Unila Budi Sutomo, Ketua Senat Unila Muhamad Basri, dan ajudan Karomani, Adi Tri Wibowo di Bandung. Kemudian, Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi, Dekan Fakultas Teknik Helmy Fitriawan, dan dosen Mualimin turut ditangkap di Lampung. Sementara si pemberi suap Andi Desfiandi tertangkap di Bali.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini