Bentuk Solidaritas, Mahasiswa Papua Gelar Aksi Damai di Bali

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Ikatan Mahasiswa Pelajar dan Masyarakat Papua (IMMAPA) menggelar aksi damai di Pulau Dewata, Bali. Mereka melakukan long march lalu melakukan orasi di Lapangan Nitimandala Renon, Denpasar.

Mereka membawa sejumlah spanduk bertuliskan ‘Kami Bukan Monyet Kami Manusia Stop Rasis’ hingga ‘Stop Rasisme!! Kami Orang Papua Bukan Monyet’. Selama melakukan long march massa membawa tali rafia sebagai pengatur barisan agar rapi. Massa aksi ini juga mendapat pengawalan dari kepolisian setempat.

“Solusi demokratis bagi rakyat Papua dan hak demokratis bangsa itu juga sudah dijamin dalam pembukaan undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata juru bicara aksi, Jeeno Dogomo di Lapangan Nitimandala Renon, Denpasar, Bali, Kamis 22 Agustus 2019.

Jeeno pun menyesalkan tindakan rasis yang terjadi di Surabaya. Dia meminta pelaku yang berkata rasis agar ditindak. Tuntutan kami yaitu hentikan diskriminasi rasial represifitas oleh militer dan ormas reaksioner terhadap mahasiswa dan rakyat bangsa Papua secara umum.

Kedua, tidak ada operasi militer yang berlebihan di Surabaya dan Malang Jawa Timur dan di seluruh Indonesia. Ketiga yang menjadi poin penting dari tuntutan kami memberikan kebebasan bagi bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri.

Mengenai dugaan ujaran rasis kepada mahasiswa Papua di Surabaya, Kodam Brawijaya telah membentuk tim untuk melakukan investigasi. Jika memang ada oknum aparat yang berlaku atau berucap rasis, Kodam akan memberikan sanksi tegas.

Di sisi lain, pemerintah berulang kali menekankan bahwa format Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan harga mati. Sudah tidak bisa diubah atau dikurangi.

 

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini