 belajar dari negara lain soal kecepatan normalisasi pasokan listrik saat terjadi gangguan.){kind=link}
MINEWS, JAKARTA-Pemadaman listrik yang terjadi beberapa waktu lalu, membuat keberadaan PLN di Indonesia dipertanyakan kinerjanya selama ini. Hal itu membuat Menteri BUMN Rini M. Soemarno meminta direksi PT PLN (Persero) belajar dari negara lain soal kecepatan normalisasi pasokan listrik saat terjadi gangguan.
Pemadaman listrik (blackout) bukan hanya terjadi di Indonesia tapi juga terjadi di berbagai negara seperti Brasil, Amerika Serikat, Argentina dan Inggris. Namun, skema distribusi listrik di negara-negara tersebut menggunakan house load sistem, sehingga dapat dinormalisasi kembali dalam waktu dua jam.
“Saya meminta direksi PLN untuk belajar dengan negara lain dalam hal normalisasi pemadaman listrik. Seperti di London, blackout (gelap total) yang terjadi bisa dipulihkan paling lambat dua jam,” ujar Rini.
Dengan skema house load system ini, jika ada gangguan maka listrik yang mati hanya satu desa atau satu wilayah saja sehingga pemulihannya akan lebih mudah. “Kami akan gunakan sistem ini di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta dan Surabaya,†katanya.
Rini meminta PLN segera menyusun emergency scenario untuk mempercepat upaya normalisasi gangguan pemadaman listrik. Ia pun mendorong PLN untuk meningkatkan infrastruktur dan system crisis center.
“Penggunaan crisis center ini nantinya akan disinergikan bersama BUMN dengan menggunakan call center bersama. PLN pun akan melakukan pengelolaan data dan informasi para pelanggan,” katanya.
PLN juga diminta untuk kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam membebaskan right of way (RoW) atau jarak bebas minimum di bawah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Saat ini, RoW telah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minumum pada SUTT, SUTET dan SUTT Arus Searah untuk Penyaluran Tenaga Listrik.