Menimbang Palangkaraya dan Jonggol Usulan Fadli Zon

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Di tengah hiruk-pikuk rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan, ada ide menghidupkan lagi Jonggol yang pernah digadang-gadang Presiden Soeharto jadi kota pemerintahan baru. Ide itu datang dari siapa lagi, kalau bukan Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra.

Pada era Presiden Soeharto, Kecamatan Jonggol memang sempat dinilai sebagai tempat paling rasional untuk memindahkan ibu kota sebelum krisis ekonomi melanda Orde Baru.

Alasannya adalah jarak yang sangat dekat dengan Jakarta atau sekitar 60 kilometer sehingga mudah dijangkau.

Jonggol memiliki lahan kosong yang relatif luas hingga 30.000 hektare. Sementara Istana Bogor dinilai lebih representatif dari Istana Negara dari sisi keamanan, kenyamanan dan bebas dari banjir.

Tetapi itu posisi tahun 1997, saat Jonggol sebagian besar berupa lahan tidak produktif dan bukit kapur.

Bahkan sebelum rencana tersebut dilaksanakan ratusan hektar lahan sudah dibebaskan oleh pengembang, salah satunya PT Bukit Jonggol Asri (BJA) yang saham mayoritasnya milik Bambang Trihatmodjo, anak Soeharto.

Pengamat perancang kota Founder Urban+, Sibarani Sofyan dalam wawancaranya kepada sebuah portal berita menyatakan lahan di Jonggol kini sudah dikuasai banyak pihak, baik individu maupun perusahaan. Akibatnya, pemerintah akan sulit mengontrol harga tanah.

Selain itu kawasan Jabodetabek, termasuk di sekitar Jonggol saat ini sudah sangat padat dengan pemukiman penduduk sehingga akses ke sana sekarang selalu macet parah terutama saat jam berangkat maupun pulang kantor.

Jika pusat pemerintahan dipindahkan ke Jonggol seperti saran Fadli Zon, tidak akan bisa terbebas dari masalah yang dihadapi Jakarta sekarang.

Hal yang akan terjadi parah adalah kemacetan karena staf pemerintahan kemungkinan besar tetap akan berkomuter setiap hari ke Jonggol dari tempat tinggalnya masing-masing. Hal itu juga tidak akan mampu memberikan multiplier effect dalam bidang ekonomi.

Opsi Fadli Zon itu justru akan membebani jalur koridor Bogor, Jakarta dan Bekasi yang sudah sangat padat sekarang.

Dari segi luas, Jonggol ternyata jauh lebih kecil dari luas Jakarta yang sekitar 661 kilometer persegi. Kota di ujung Cibubur itu hanya 126,86 kilometer persegi.

Luas itu akan jauh lebih kecil jika dibandingkan Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah yang mencapai 2.400 kilometer persegi. Sementara jumlah penduduk kota itu hanya 276 ribu jiwa.

Bahkan dari sisi kepadatan penduduk, Palangkaraya masih lebih lega dibanding Jonggol yang setiap kilometer persegi terdapat 1.300 jiwa. Di Palangkaraya hanya 115 orang per kilometer persegi kepadatan penduduknya. Sementara Jakarta sudah mencapai 15.600 orang per kilometer persegi.

Namun, hingga kini Presiden Jokowi belum memutuskan akan memindahkan ibu kota ke mana. Dia hanya menunjuk tiga provinsi yaitu Kalimantan Tengah, Timur dan Kalimantan Selatan.

Palangkaraya memang pernah digadang-gadang menjadi ibukota di era Pemerintahan Soekarno. Tetapi tanpa alasan yang jelas akhirnya waktu itu Soekarno tetap memilih Jakarta.

Jadi, masihkah Kamu setuju dengan usul Fadli Zon?

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini