Cina Marah Panggil Dubes AS untuk Protes Keras karena Kunjungan Nancy Pelosi

Baca Juga

MATA INDONESIA, BEIJING – Pemerintah Cina benar-benar marah dengan sikap Ketua DPR AS Nancy Pelosi yang datang ke Taiwan.

Sebagai bentuk protes, Wakil Menteri Luar Negeri Cina Xie Feng memanggil Duta Besar AS di Beijing Nicholas Burns dan mengajukan protes keras atas kunjungan tersebut. Xie mengatakan, Amerika Serikat harus membayar kesalahannya dan memperingatkan bahwa Cina akan mengambil tindakan yang diperlukan.

Menurut diplomat Cina, siapa pun yang mencoba memanipulasi masalah Taiwan akhirnya akan gagal.

Pelosi tiba di Taipei pada Selasa malam 2 Agustus 2022. Ini adalah kunjungan pertama pejabat tinggi AS ke pulau itu dalam 25 tahun terakhir. Pemerintah Cina telah berulang kali memperingatkan Washington bahwa langkah seperti itu tidak akan bermasalah dan akan ada tindakan keras.

Pemerintah Cina sudah memerintahkan pesawat-pesawat tempur Cina mendengung di garis yang membelah Selat Taiwan sebelum kedatangan Pelosi. Militer Cina telah siaga tinggi dan akan meluncurkan operasi militer yang ditargetkan sebagai tanggapan atas kunjungan tersebut.

Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi tampaknya santai-santai saja dengan ancaman Cina ini. Pada Rabu 3 Agustus 2022, ia bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-Wen. Dalam pertemuan itu, Tsai Ing-Wen mengucapkan terima kasih kepada Pelosi atas dukungan AS terhadap nilai-nilai demokrasi Taiwan.

Kunjungan Pelosi ke Taiwan menjadikannya pejabat tertinggi AS pertama yang mengunjungi Taiwan dalam 25 tahun terakhir. Kunjungan itu menyebabkan kemarahan Cina yang menyebut langkah itu sebagai pelanggaran kebijakan satu-Cina dan campur tangan dalam urusan internal China.

Tsai Ing-Wen mengatakan dia berkomitmen untuk bekerja dengan AS atas keamanan di selat Taiwan dan kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas. Presiden Taiwan ini juga berjanji untuk memperdalam kerja sama ekonomi dan ketahanan rantai pasokan dengan AS.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini