MATA INDONESIA, JAKARTA – Penyertaan Modal Negara atau PMN akan sangat membantu keberlangsungan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Target kereta cepat ini beroperasi pada Juni 2023.
Pernyataan ini disampaikan Direktur PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI Didiek Hartantyo. Jika PMN tidak cair pada tahun ini, kata Didiek, maka bisa berdampak pada keterlambatan penyelesaian proyek kereta cepat tersebut.
“Cashflow PT KCIC itu akan bertahan mungkin sampai dengan September. Sehingga kalau ini (PMN) belum turun, maka cost overrun yang penyelesaiannya Juni 2023, ini akan terancam mundur,” ujarnya pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR, Rabu, 6 Juli 2022.
DPR sebelumnya menyetujui pemberian PMN sebesar Rp 4,1 triliun. PMN untuk mendanai cost overrun Proyek KCJB (Kereta Cepat Jakarta–Bandung).
Pada tahun 2021, proyek patungan antara Indonesia dan Cina itu juga sudah pernah mendapat persetujuan mendapatkan PMN sebesar Rp 4,3 triliun. Sebagai setoran modal konsorsium BUMN Indonesia.
Didiek mengatakan bahwa saat ini cost overrun proyek KCJB mencapai USD 1,17 miliar sampai dengan USD 1,9 miliar. Pembengkakan biaya itu terdiri dari untuk keperluan pembebasan lahan, Engineering Procurement Construction (EPC), financing cost, praoperasi.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah menemukan nilai pembengkakan biaya proyek kereta cepat. Nilainya mencapai USD 1,176 miliar atau setara dengan Rp16,8 triliun.
Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menyatakan potensi biaya baru setelah review BPKP berasal dari pajak transaksi pengadaan lahan. Dengan konsorsium BUMN PT PSBI (Pilar Sinergi BUMN Indonesia).
“Juru Bicara Fraksi PKS Amin AK sebelumnya meminta Kementerian BUMN menunda PMN untuk KAI sebesar Rp 4,1 triliun yang ditujukan penugasan memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk proyek kereta cepat Jakarta Bandung (KCJB) tersebut.
