Optimalkan Pelabuhan di Babel Lewat Mobiltas Ekspor untuk Sejahterakan Masyarakat

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), diminta lebih dioptimalkan untuk meningkatkan mobilitas komoditas ekspor dan perekonomian masyarakat.

Hal itu diintruksikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kementerian Perhubungan.

“Bapak Presiden Jokowi meminta kami agar pelabuhan-pelabuhan yang ada di Babel untuk lebih produktif,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Pangkalpinang, Senin 4 Juli 2022.

Pihaknya bersama Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin dan Wakil Bupati Bangka Selatan Debby Vita Dewi meninjau langsung Pelabuhan Sadai.

“Agar pelabuhan di daerah ini lebih produktif, kiranya bisa bekerja sama dengan BUMD dan swasta,” katanya.

Menurut dia, peninjauan Pelabuhan Sadai dilakukan agar menjadi tindakan selanjutnya untuk peningkatan infrastruktur pelabuhan, agar lebih jelas mana yang akan dikembangkan sebagai pelabuhan untuk barang, atau untuk penumpang.

“Kedatangan kami ini memang sudah direncanakan bersama, guna memetakan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Pulau Bangka dan Belitung. Nantinya ini akan kami kembangkan lagi agar lebih produktif,” katanya.

Pj Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin mengatakan pengembangan pelabuhan ini sangat penting untuk kemajuan Babel.

Di mana bisa mempermudah mobilitas komoditas kelapa sawit, timah, dan lainnya untuk dikirimkan ke luar daerah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini