Sah! Garut Miliki Rumah Sakit Rujukan Rehabilitasi Narkoba

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, resmi memiliki Balai Rehabilitasi Adhyaksa sebagai rujukan para korban narkotika di wilayah Jawa Barat bagian selatan atau priangan timur.

“Saya resmikan 34 balai rehabilitasi Adhiyaksa pada 10 kejati di Indonesia, semoga menjadi sumbangsiih bagi masyarajat yang menjadi korban penyalanggunaan dan pecandu narkoba,” ujar Menkopolhukam RI, Mahfud Md.

Menurutnya, pembentukan Balai Rehabilitasi Adhyaksa oleh Kejaksaan Agung RI, merupakan ikhtiar bersama pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

Saat ini kasus narkoba di Indonesia cukup mengkhawatirkan, dari sekitar 277 ribu kasus pidana di Indonesia, sekitar 138.501 di antaranya merupakan pidana narkoba.

“Kasus narkoba itu mencapai 49,7 persen dari penghuni lapas, bayangkan itu hanya satu jenis kasus,” kata dia.

Sementara sekitar 50,3 persen diantaranya merupakan gabungan dari seluruh kasus yang masuk dan tercatat di ranah lembaga hukum Indonesia.

“Pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan lain-lain itu hanya 50,3 persen, bayangkan bagaimana bahayanya ini narkoba,” kata dia mengingatkan.

Selain Garut dan Bandung di wilayah Kejati Jabar, beberapa wilayah lain yang memiliki fasilitas rehabilitasi serupa yang diresmikan serentak antara lain Kejati Riau, Bangka Belitung, Banten, DIY Jogjakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulwesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini