Aset Kaltara Naik Jadi Rp 227 Miliar, Ini Rinciannya

Baca Juga

MATA INDONESIA, TANJUNG SELOR-Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mencatat neraca daerah 7,420 per 31 Desember 2021 kecenderungan positif, hal terlihat dari beberapa sektor penilaian, termasuk aset daerah naik 3,11 persen atau Rp227,420 miliar.

Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan data itu ia ungkapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, taat azas, efisien, transparan, akuntabel dan berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku.

“Inilah yang membuat Pemprov Kaltara kembali mendapatkan predikat opini WTP (wajar tanpa pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021. Ini merupakan yang delapan kali diperoleh secara berturut-turut,” kata Gubernur di Tanjung Selor, Senin 20 Juni 2022.

Neraca daerah Pemprov Kaltara per 31 Desember 2021 menunjukkan jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 3,11 persen.

Pada tahun 2020 jumlah aset tercatat sebesar Rp7,308 triliun sementara di tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp 7,536 triliun. Artinya terjadi peningkatan sebesar Rp227,420 miliar.

Dia menjelaskan, penambahan jumlah aset tersebut berasal dari penambahan kas daerah, investasi, serta aset tetap dan aset lainnya. Termasuk ada juga penambahan aset tersebut yang berasal dari hibah ke Pemprov Kaltara.

Selain itu, jumlah kewajiban Pemprov Kaltara tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebesar Rp7,036 miliar atau 1,64 persen, yakni dari Rp429,111 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp436,147 miliar pada tahun 2021.

“Ini disebabkan terdapatnya penambahan utang jasa pelayanan kesehatan dan penambahan jaminan reklamasi pada tahun 2021,” kata Zainal.

Kemudian, saldo ekuitas atau kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah di neraca per 31 Desember 2021 berasal dari ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas.

“Jadi, saldo ekuitas tersebut di dalamnya sudah termasuk SAL (saldo anggaran lebih) akhir,” kata Gubernur.

Adapun saldo ekuitas per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 7,099 triliun. Bila dibandingkan dengan saldo ekuitas pada periode sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar Rp220,384 miliar atau 3,20 persen, karena di tahun 2020 itu hanya Rp6,879 triliun.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Lawan Hoaks Kelistrikan dengan Fakta, Pemerintah Jamin Ketersediaan Listrik Nasional

Oleh: Andy Kurniawan )*Pemerintah terus memastikan ketersediaan listrik nasional berada dalamkondisi aman di tengah munculnya berbagai spekulasi terkait pemadamanlistrik yang sempat terjadi di sejumlah wilayah. Kepastian ketersediaan listrik nasional penting disampaikan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat danberpotensi menimbulkan keresahan. Dalam situasi seperti ini, faktamenjadi landasan utama untuk melawan hoaks yang berkembangmengenai kondisi sektor kelistrikan nasional.Pemadaman listrik yang terjadi di beberapa daerah dalam beberapa hariterakhir sempat memunculkan dugaan bahwa pasokan batu bara untukpembangkit listrik mengalami gangguan. Dugaan tersebut kemudianberkembang menjadi berbagai narasi yang menyebutkan bahwa sistemkelistrikan nasional sedang menghadapi ancaman kekurangan energi. Namun, pemerintah bergerak cepat memberikan penjelasan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan dapat memahamikondisi yang sebenarnya.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia,menegaskan bahwa pemadaman listrik yang terjadi tidak berkaitandengan kelangkaan batu bara. Menurut Bahlil, pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listriknasional tetap tersedia dan berada dalam kondisi aman. Pemerintah jugaterus memantau distribusi energi primer agar seluruh pembangkit dapatberoperasi sesuai kebutuhan.Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa gangguan yang terjadi lebihdisebabkan oleh persoalan teknis pada sejumlah mesin pembangkit. Karena itu, penyelesaian yang dilakukan difokuskan pada percepatanpemulihan sistem kelistrikan. Koordinasi antara pemerintah dan PT PLN (Persero) terus dilakukan agar proses perbaikan berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakatdapat kembali normal dalam waktu yang cepat.Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menangani gangguantersebut melalui koordinasi intensif dengan PLN. Langkah cepat yang dilakukan menunjukkan bahwa setiap kendala yang muncul langsungditangani secara terukur. Pendekatan ini menjadi bukti bahwa pemerintahtidak membiarkan gangguan teknis berkembang menjadi masalah yang lebih besar bagi masyarakat.Kementerian ESDM juga menegaskan bahwa gangguan listrik yang terjadidi sejumlah wilayah Pulau Jawa tidak disebabkan oleh menurunnyapasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap. Penjelasantersebut memperkuat posisi pemerintah bahwa persoalan yang terjadimurni bersifat teknis dan tidak berkaitan dengan ketersediaan energinasional.Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyampaikan bahwapemerintah telah berkomunikasi secara intensif dengan PLN untukmengantisipasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Menurutnya, berbagai isu yang menyebut akan terjadi pemadaman listrik secara luastidak sesuai dengan kondisi yang ada. Pemerintah memastikan sistemkelistrikan nasional tetap berada dalam kendali.Dwi Anggia juga menegaskan bahwa tidak terdapat gangguan terhadappasokan energi yang dibutuhkan PLN. Pernyataan tersebut menjadipenting karena ketersediaan energi merupakan faktor utama dalammenjaga keandalan pasokan listrik. Dengan pasokan yang tetap aman, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keberlangsungan pelayananlistrik nasional.Pemerintah tidak hanya fokus pada penyelesaian gangguan yang terjadisaat ini. Pemerintah juga terus menyusun langkah antisipatif untukmemastikan ketersediaan energi pada masa mendatang. Salah satuupaya yang disiapkan adalah relaksasi bertahap kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan sektor energi.Kebijakan pengelolaan energi yang adaptif menunjukkan bahwapemerintah memiliki perencanaan yang matang dalam menjaga stabilitaspasokan listrik. Langkah tersebut penting untuk memastikan kebutuhanmasyarakat dan dunia usaha dapat terus terpenuhi seiring meningkatnyaaktivitas ekonomi nasional.Sejumlah wilayah seperti Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Bekasi, Bogor, dan Depok memang sempat mengalami gangguan pasokan listrik. Dampak yang dirasakan masyarakat cukup beragam, mulai dariterganggunya aktivitas rumah tangga hingga kegiatan ekonomi. Meskidemikian, kondisi tersebut tidak berlangsung permanen karena proses pemulihan segera dilakukan oleh PLN.PT PLN (Persero) menunjukkan komitmennya dalam menjaga pelayanandengan melakukan berbagai langkah percepatan pemulihan. Upayatersebut menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan dalammemastikan kebutuhan listrik masyarakat tetap terpenuhi. Respons cepatyang dilakukan juga mencerminkan kesiapan PLN dalam menghadapiberbagai tantangan operasional di lapangan.Manager Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Nurmalitasari, menyampaikan bahwaPLN memahami ketidaknyamanan yang dialami pelanggan akibatgangguan pasokan listrik tersebut. Karena itu, perusahaan terus bekerjauntuk mengembalikan kondisi sistem kelistrikan agar kembali normal danandal.Masyarakat perlu memahami bahwa gangguan teknis merupakan halyang dapat terjadi pada sistem kelistrikan yang kompleks. Namun yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah dan PLN dalam meresponsserta menyelesaikan persoalan tersebut secara cepat dan terukur. Dalamkasus ini, langkah-langkah yang diambil menunjukkan bahwa sistempengelolaan kelistrikan nasional tetap berjalan dengan baik.Komitmen pemerintah dalam menjamin ketersediaan energi, mempercepat pemulihan gangguan, serta menjaga stabilitas sistemkelistrikan nasional menjadi bukti nyata bahwa kebutuhan listrikmasyarakat tetap menjadi prioritas. Dengan pasokan energi yang aman dan koordinasi yang kuat antarapemerintah dan PLN, keandalan listrik nasional tetap terjaga untukmendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan ekonomi secaraberkelanjutan.*) Pemerhati Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini