Ideologi Khilafatul Muslimin Mirip HTI

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kelompok Khilafatul Muslimin tidak berideologi ahlussunnah wal jamaah. Atau kelompok selalu berpedoman pada sunnah Nabi Muhammad SAW.

Mereka memiliki pandangan yang sama dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pernyataan ini disampaikan Pengurus Harian Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Makmun Rasyid.

”Sama seperti HTI. Mana yang penting selama menguntungkan bagi kelompok dan personal orangnya,” ujar Makmun dalam webinar kebangsaan, Sabtu, 11 Juni 2022.

Dalam salah satu buku milik Khilafatul Muslimin tercantum cita-cita ingin mendirikan negara di dalam negara. Sistem khilafah islamiyah mereka menegaskan ideologinya bukan Pancasila.

”Karena sistem khilafah mengharuskan negaranya bernama khilafah, ideologinya Islam dan hukum positifnya Islam,” ujarnya.

Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen R Ahmad Nurwakhid menilai Khilafatul Muslimin sama bahayanya dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Negara Islam Indonesia (NII), serta Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Sebab, mereka mengampanyekan tegaknya sistem khilafah.

Nurwakhid mengatakan kelompok ini memiliki cita-cita dan ideologi yang sama dengan HTI. Yaitu mendirikan khilafah. Bedanya, organisasi yang telah bubar itu merupakan gerakan transnasional. Dan sedang memperjuangkan sistem khilafah di berbagai negara.

”Sementara Khilafatul Muslimin mengeklaim sudah mendirikan khilafah dengan adanya khalifah yang terpilih,” ujar Nurwakhid.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Membuka Ruang Aspirasi, Mahasiswa Papua Harus Utamakan Dialog dan Menjaga Persatuan

Oleh: Samuel Wenda*Papua terus bergerak menuju masa depan yang lebih baik melalui berbagai program pembangunan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pelayanan publik, serta penghormatan terhadap keberagaman sosial dan budaya. Dalam proses tersebut, pemerintahmenunjukkan komitmen untuk membuka ruang dialog dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah. Pendekatan yang mengedepankan komunikasi, musyawarah, dan kolaborasi menjadi modal penting dalammemastikan setiap kebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuatpersatuan di Tanah Papua.Penyampaian aspirasi oleh mahasiswa merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang dijamin dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Aspirasi yang disampaikan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab menjadi masukan yang berharga bagi penyempurnaan berbagai kebijakanpembangunan. Oleh karena itu, kehadiran lembaga-lembaga negara yang bersedia menerima, mendengar, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah terusmemperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan terbuka.Komitmen tersebut tercermin dari sikap Anggota DPR Papua sekaligus tokoh intelektual, tokohadat Port Numbay, dan tokoh agama, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini