Tahun 2022 Beras akan Surplus lagi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sempat naik tipis sekitar 0,5 persen menjelang Lebaran 2022, harga beras cepat melandai kembali.

Secara rata-rata nasional, harga beras kelas Super 1 anteng ada di level Rp13.100 per kg. Turun Rp 50 per kg dari posisi sepekan sebelumnya.

Harga Super 2 bertengger pada angka Rp16.650, kelas medium di Rp 11.750, dan jenis yang termurah Rp 10.400.

Harga beras stabil dan terjaga. Setidaknya, gambaran itulah yang terekam oleh Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan. Tentu ada variasi dari satu daerah dengan yang lain. Toh, hampir di semua daerah situasi harga beras itu terus stabil.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN), unit kerja di bawah Bank Indonesia yang melakukan pemantauan harga pangan, juga mengonfirmasikan situasi  tersebut. Tak ada lonjakan.

Pasokan beras nasional cukup aman. Perum Bulog menyatakan, kini stok beras di gudangnya  bergerak di antara 1 hingga 1,5 juta ton. Jumlah itu cukup guna menjaga stabilitas harga dan pasokan secara nasional.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso bahkan merasa yakin betul tak perlu ada impor beras. ”Beberapa tahun terakhir ini Indonesia tidak impor beras. Mudah-mudahan sampai akhir tahun ini juga tidak impor,” ujar Budi Waseso.

Dalam catatannya, sejak 2019 Indonesia tidak mengimpor beras dari luar negeri.

Budi Waseso pun meyakini, stok di masyarakat cukup besar setelah panen raya yang cukup berhasil pada periode Maret–April 2022. Proyeksi produksi padi antara Mei–Desember 2022 pun akan cukup besar. “Jadi, stok beras ini akan terus bertambah,” ucap Budi Waseso.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal April 2022 membuat prediksi, produksi beras Indonesia pada empat bulan pertama 2022. Mencapai 25,4 juta ton gabah kering giling (GKG), yang  setara dengan 14,63 juta ton beras. Ada kenaikan 7,7 persen dari tahun sebelumnya. Prediksi itu berdasar pada luas area tanam dan laporan tingkat risiko yang ada.

Kenaikan 7,7 persen itu berasal dari mundurnya musim tanam di sejumlah area di Jawa Timur dan Lampung. Sehingga masa panen yang sedianya terjadi di akhir 2021 bergeser masuk ke tahun 2022. Ketersediaan air juga cukup besar dan merata. Maka, luas panen pada periode Januari–April 2022 mencapai 4,8 juta ha, atau 8 persen lebih tinggi dari periode yang sama di 2021.

Meski ada sebagian yang bergeser masa panennya, data BPS berdasarkan Angka Tetap (ATAP) pada 2021. Luas panen padi mencapai sekitar 10,41 juta hektare dengan produksi sebesar 54,42 juta ton GKG.

Jika konversikan menjadi beras, maka produksi di 2021 mencapai 31,36 juta ton. Hasil panen itu memberi surplus 1,33 juta ton dari perkiraan kebutuhan konsumsi setahun yang sebesar 30,03 juta ton.

Dengan modal produksi 14,63 juta ton pada periode Januari–Maret, pengadaan beras tanpa impor di 2022 menjadi sangat mungkin, jika semua dapat berjalan normal. Tak ada anomali cuaca dan ledakan hama penyakit padi.

Catatan statistik dapat menunjukan bahwa hasil panen Januari–April biasanya menyumbang  38–40 persen dari produksi tahun berjalan.

Sementara realisasi 2022, panenan Januari–April ini telah menyumbang 48 persen dari konsumsi. Kekurangan 16 juta ton beras untuk konsumsi nasional agaknya tak akan sulit dipenuhu dari produksi Mei–Desember.

Ada variasi yang besar dalam produksi beras dari bulan ke bulan. Panenan terbesar terjadi di bulan Maret dan April. Hasil panen menyusut di sepanjang  Mei, Juni, dan Juli. Lalu naik lagi pada Agustus-September meski hanya sekitar 50–60 persen dari panen Maret–April. Berikutnya, pada Oktober, November dan Desember. Areal panen sangat rendah, dan mulai meningkat pada Januari–Februari. Begitu siklusnya mengikuti ketersediaan air di sawah.

Dalam catatan Badan Pangan  Nasional, ada stok beras (hasil produksi 2021) sebesar 5,27 juta ton yang masuk ke 2022 ini. Badan pangan pun memproyeksikan produksi beras di 2022 mencapai 31,68 juta ton. Walhasil, ketersediaan beras nasional di 2022 bisa mencapai 36,95 juta ton. Jika dikurangi dengan konsumsi yang 30,90 juta ton, maka akan ada stok 6,05 juta ton yang akan masuk ke tahun 2023. Bila kalkulasi ini sesuai, maka 2023 pun kemungkinan tak perlu impor beras.

Kementerian Pertanian menyatakan, salah satu kunci sukses atas swasembada beras ialah peningkatan produktivitas. Penciutan sawah produktif akibat konversi penggunaan lahan ternyata diimbangi dengan kenaikan produktivitas. Secara rata-rata, produktivitas sawah petani pada 2022 bisa mencapai 5,22 ton GKG/ha, meningkat dari tahun sebelumnya yang 5,12 ton/ha.

Surplus hasil pertanian itu kini semakin penting di tengah gejolak harga pangan dunia yang makin serius. Indeks harga pangan dunia meningkat, harga-harga pangan impor menjadi semakin mahal, sementara Indonesia masih mengimpor banyak produk pangan, mulai dari gandum, kedelai, susu, daging, bawang putih, dan gula.

Berita baiknya, menurut prognosa Badan Pangan Nasional, Indonesia terbantu oleh stok pangan hasil limpahan 2021. Memasuki 2022, ada stok limpahan jagung 720 ribu ton, yang cukup untuk membuat harga tidak bergolak di awal tahun.

Proyeksi produksi jagung tahun ini 16,6 juta ton, dan ditambah stok tadi, bisa menghasilkan surplus 1,58 juta ton, untuk dibawa masuk (carry over). Ia akan menjadi stok awal untuk kebutuhan jagung 2023.

Stok bahan pokok bawaan dari 2021 itu ada juga yang berupa kedelai (191 ribu ton), bawang putih (191 ribu ton), daging beku (sapi dan kerbau), gula pasir, dan sejumlah bahan pangan lainnya yang semuanya berguna untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan di awal tahun 2022.

Dari sejumlah bahan pokok itu, Organisasi Pangan Dunia (FAO) memberi peringatan soal kenaikan indeks harganya, utamanya pada produk sereal (jagung, beras, gandum, kedelai) dan susu. Namun, gula dan daging relatif stabil.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini