Jakpro dan Ancol Alami Rugi Rp 1 Triliun Bangun Sirkuit Formula E, Politisi Gerindra Minta Aparat Hukum Bertindak

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Politisi Gerindra Arief Poyuono meminta aparat hukum terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Polri segera bertindak menyelidiki penyebab Jakpro dan Ancol mengalami kerugian lebih dari Rp 1 triliun.

“Sekarang Jakpro dan Ancol rugi nih Rp 1,09 T. Nah ini bisa bentuk kerugian bisnis apa kerugian karena dikorupsi, ini perlu diselidiki KPK, Kejaksaan dan Polri,” ujar Arief melalui pernyataan tertulisnya yang dilihat, Kamis 26 Mei 2022.

Seperti ramai diberitakan, jelang perhelatan balap Formula E, beredar kabar presiden komisaris kontraktor sirkuit mengundurkan diri.

Selain itu, penyelenggara kegiatan yakni PT Jakpro dan PT Jaya Ancol sebagai penyedia lokasi balap dilaporkan mengalami kerugian triliunan.

Presiden Komisaris PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON), Trisna Muliadi adalah pejabat yang dikabarkan mengundurkan diri itu.

Pengunduran diri Trisna Muliadi selaku Presiden Komisaris perseroan tersebut diketahui sudah dilakukan sejak 20 Mei 2022 lalu.

Umar Ganda, Wakil Presiden Direktur JKON menyampaikan itu lewat surat terbuka, Selasa 24 Mei 2022.

Meski demikian, Umar meyakinkan bahwa pengunduran diri Presiden Komisaris PT Jaya Konstruksi tidak akan memberikan dampak apapun terhadap perusahaan.

JKON adalah emiten konstruksi Grup Jaya, yang sebelumnya pada Februari lalu telah terpilih sebagai pemenang tender sirkuit Formula-E.

JKON terpilih sebagai pemenang tender sirkuit Formula-E setelah mengikuti proses pelaksanaan tender dan beberapa tahapan seleksi yang digelar PT Jakarta Propertindo (JakPro).

PT Jakpro selaku perusahaan BUMD penyelenggara kegiatan tersebut diketahui mengalami kerugian usaha senilai Rp 427,94 miliar.

Sementara, PT Pembangunan Jaya Ancol yang lokasi usahanya dijadikan tempat kegiatan Formula E mengalami kerugian usaha senilai Rp 667,90 miliar.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini