HeadlineNews
Updated:

Empat Bulan Berturut-turut, APBN Surplus Lagi Rp 103,1 Triliun

one
one
339
339
0
Baca Juga
one
one

MATA INDONESIA, JAKARTA – Rekor baru dalam pengelolaan anggaran belanja negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali surplus sebesar Rp 103,1 triliun pada April 2022. Besaran surplus ini setara dengan 0,58 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) RI.

Meski jauh lebih baik dari tahun lalu yang defisit sebesar Rp 219,3 triliun, surplus ini tumbuh melambat dari dua bulan sebelumnya. Pada Maret 2022, surplus tercatat Rp 10,3 triliun (0,06 persen dari PDB), dan di Februari surplus Rp 19,7 triliun (0,11 persen dari PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, capaian surplus membuat APBN mengalami perbaikan hingga 174 persen. Meski lebih rendah dari Maret 2022 yang sebesar 107,2 persen.

Dari sisi keseimbangan primer, terjadi surplus sebesar Rp 220,9 triliun. Ini lebih tinggi dari Maret 2022 yang mencapai Rp 94,7 triliun.

”Jadi secara umum kalau kita lihat postur APBN sampai dengan akhir April itu dalam kondisi surplus sangat besar. Baik keseimbangan primer maupun dari sisi total balancenya,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KITA, Senin 23 Mei 2022.

Sri Mulyani menuturkan, surplus terjadi lantaran belanja negara lebih kecil dari pendapatan negara yang terkumpul pada Maret 2022.

Dengan adanya surplus, pembiayaan anggaran pun mengalami kontraksi hanya 64,1 persen dari target. Atau Rp 142,7 triliun. Di bulan yang sama tahun lalu, pembiayaan anggaran sudah tembus Rp 397 triliun.

“Oleh karenanya konsekuensinya pembiayaannya jadi drop karena kita dalam posisi bagus. Kita hanya realisasi pembaiayan Rp 142 triliun bandingkan tahun lalu kita pembiayaan mencapai Rp 397 triliun,” katanya.

Kementerian Keuangan mencatat, pendapatan negara pada April 2022 mencapai Rp 853,6 triliun. Pendapatan negara tumbuh sebesar 45,9 persen secara tahunan (year on year/yoy) dari April tahun lalu sebesar 6,4 persen atau Rp 584,9 triliun.

“Kalau kita lihat, growth ini 45,9 persen bagus banget. Bulan lalu saja growthnya 32,1 persen. Jadi ini masih nanjak growthnya. Kalau kita lihat di semua komponen pendapatan negara semuanya mengalami kenaikan pertumbuhan pendapatan negara,” katanya.

Secara rinci, penerimaan perpajakan sudah mencapai Rp 676,1 triliun dari target APBN yang sebesar Rp 1.510 triliun. Penerimaan perpajakan ini tumbuh 49,1 persen. Lebih tinggi dari April tahun lalu yang sebesar Rp 453,5 triliun.

Penerimaan perpajakan juga dari penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai. Pemerintah mencatat, penerimaan pajak mencapai Rp 567,7 triliun atau 51,5 persen (yoy) dari target APBN Rp 1.265 triliun.

Adapun kepabeanan dan cukai mencapai Rp 108,4 triliun atau tumbuh 37,7 persen dari target APBN Rp 245 triliun.

Untuk PNBP, realisasinya sudah Rp 177,4 triliun atau 35 persen dari target Rp 335,6 triliun. Pertumbuhan ini jauh lebih baik dari periode yang sama tahun lalu, yang tumbuh 14,9 persen.

“Memang pajak baru mulai kelihatan (tumbuh) tahun ini tapi bea cukai sejak tahun lalu growthnya luar biasa. Dan masih bertahan tinggi sampai sekarang ini, alhamdulillah bagus,” katanya.

Belanja Negara
Wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI) ini menjelaskan, belanja negara justru tumbuh tipis 3,8 persen. Belanja negara di April 2022 sebesar Rp 750,5 triliun, lebih besar dibanding Rp 723 triliun di April 2021.

Wanita yang karib disapa Ani ini merinci, belanja pemerintah pusat mencapai Rp 508 triliun dari pagu Rp 1.944,5 triliun. Realisasi ini naik 3,7 persen secara tahunan (yoy) dari Rp 489,8 triliun April tahun lalu.

Belanja pemerintah pusat ini terdiri dari belanja K/L Rp 253,6 triliun dari pagu Rp 945,8 triliun dan belanja non K/L Rp 254,4 triliun dari pagu Rp 998,8 triliun.

Sementara itu, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai Rp 242,4 triliun dari target APBN Rp 769,6 triliun. TKDD ini naik sebesar 4 persen (yoy) dari 3,4 persen di April 2021.

“Belanja non K/L itu juga merupakan shock absorber yang luar biasa. Untuk belanja K/L tadi ada belanja pegawai THR, belanja operasional, dan belanja bansos,” ucapnya.

Belanja negara juga dialokasikan untuk transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp242 triliun. Utamanya didukung kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang baik dan penyaluran dana BOS reguler 2022 tahap I.

Adapun pembiayaan anggaran mencapai Rp 142,7 triliun atau 64,1 persen (yoy) dari target Rp 868 triliun.

“Ini adalah suatu prestasi konsolidasi APBN yang sangat baik. Tentu kita menggunakan seluruh surplus nanti untuk menjadi shock absorber dari guncangan yang terjadi sekarang ini baik karena kemarin pandemi sekarang bergeser guncangan dari sisi komoditas,” tandas Ani.

Berita Sebelumnya
Dampak Arus Mudik dan Balik, Pendapatan Tol Naik 28,13 %
Berita Selanjutnya
Waduh, Perang Rusia-Ukraina Berdampak pada Harga Mie

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru
Cuitan MIDavina G -

Koperasi Merah Putih sebagai Penghubung UMKM dan Pasar

*) Oleh: Dimas Eka PermanaKoperasi Merah Putih hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak untukmenjembatani kesenjangan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan akses pasar yang selama ini belum sepenuhnya inklusif. Dalam strukturekonomi nasional, UMKM merupakan tulang punggung yang menyerap tenaga kerjadan menjaga stabilitas ekonomi di tingkat akar rumput. Namun demikian, keterbatasan akses distribusi, permodalan, serta lemahnya integrasi dalam rantaipasok kerap menjadi penghambat utama. Oleh sebab itu, transformasi koperasimenjadi penghubung strategis antara UMKM dan pasar menjadi langkah progresifyang tidak hanya relevan, tetapi juga krusial dalam memperkuat fondasi ekonomirakyat. Di tengah dinamika ekonomi global, pendekatan berbasis koperasi inimenunjukkan arah kebijakan yang berpihak pada pemerataan dan keberlanjutan.Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong prioritas produk UMKM masuk ke geraiKoperasi Desa Merah Putih memperlihatkan keberpihakan kebijakan yang konkretdan terukur. Kebijakan ini tidak hanya membuka ruang pemasaran, tetapi jugamembangun sistem distribusi yang lebih adil bagi pelaku usaha kecil. Denganmenempatkan koperasi sebagai simpul distribusi, produk UMKM memiliki peluanglebih besar untuk menjangkau konsumen secara luas tanpa harus menghadapipersaingan yang timpang. Selain itu, penguatan koperasi yang berdampak langsungpada ekonomi warga mencerminkan orientasi pembangunan yang berbasiskesejahteraan kolektif. Dalam kerangka tersebut, koperasi tidak lagi berfungsi secarakonvensional, melainkan berkembang menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang produktif.Lebih jauh, dorongan agar gerakan koperasi masuk ke sektor UMKM menegaskanpentingnya integrasi antara kelembagaan koperasi dan aktivitas usaha produktifmasyarakat. Ketika koperasi terlibat langsung dalam proses produksi hinggadistribusi, maka efek ekonomi yang dihasilkan menjadi lebih luas dan berlapis. Hal inimenciptakan multiplier effect yang signifikan, mulai dari peningkatan pendapatanpelaku usaha hingga penguatan daya beli masyarakat. Di sisi lain, pengembangankoperasi sebagai pintu masuk untuk menghidupkan industri kecil di daerahmenunjukkan strategi yang berbasis potensi lokal. Dengan demikian, koperasi tidakhanya menjadi perantara ekonomi, tetapi juga katalisator bagi tumbuhnya industriberbasis kearifan lokal yang berdaya saing.Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menempatkan koperasi sebagaihub pendampingan ekonomi rakyat memperkuat dimensi kelembagaan dalampengembangan UMKM. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi, tetapi juga sebagai ruang pembinaan, edukasi, dan peningkatan kapasitas usaha. Melalui pendampingan yang terstruktur, pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitasproduk, efisiensi produksi, serta strategi pemasaran yang lebih adaptif. Selain itu, peran koperasi sebagai alternatif pembiayaan yang lebih sehat menjadi solusi atasketergantungan masyarakat terhadap skema pembiayaan informal yang berisikotinggi. Dengan demikian, koperasi mampu menghadirkan ekosistem ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi pelaku usaha kecil.Di sisi lain, pernyataan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima dan UMKM Indonesia, Ali Mahsun, menegaskan pentingnya Koperasi Desa Merah Putih sebagaipusat aktivitas ekonomi desa. Kehadiran koperasi sebagai hub di tingkat desamemungkinkan terjadinya konsolidasi potensi ekonomi lokal yang selama ini tersebardan kurang terorganisir. Dengan adanya wadah yang terintegrasi, pelaku usaha dapatsaling terhubung, berkolaborasi, dan memperkuat jaringan distribusi di wilayahnyamasing-masing. Lebih dari itu, upaya menjaga perputaran uang tetap berada di desamenjadi strategi penting dalam mendorong kemandirian ekonomi lokal. Ketika potensiekonomi tidak keluar dari desa, maka dampak kesejahteraan dapat dirasakan secaralangsung oleh masyarakat setempat.Kemudian, konsep koperasi sebagai penghubung antara UMKM dan pasar jugamembuka peluang bagi digitalisasi ekonomi desa. Dalam era transformasi digital, koperasi dapat berperan sebagai agregator platform yang menghubungkan produklokal dengan pasar yang lebih luas melalui teknologi. Hal ini memungkinkan UMKM untuk tidak hanya bergantung pada pasar fisik, tetapi juga merambah pasar digital yang memiliki jangkauan lebih besar. Dengan dukungan infrastruktur dan literasidigital yang memadai, koperasi dapat menjadi motor penggerak digitalisasi UMKM...
- Advertisement -

Baca berita yang ini