Horor, Warga Asing Mulai Tinggalkan Shanghai

Baca Juga

MATA INDONESIA, SHANGHAI – Suasana di Shanghai semakin mencekam. Imbas dari penyebaran Covid-19 di kota ini, Pemerintah Cina telah memberlakukan lockdown ketat di seluruh wilayah.

Sebagian besar penduduk asing atau ekspatriat mulai meninggalkan Shanghai. Hal ini merusak daya tarik kota paling kosmopolitan di selatan Cina ini. Dan ini mendorong orang lain untuk memikirkan kembali masa depan mereka di kota metropolitan tersebut.

”Jumlah orang asing di Cina telah berkurang setengahnya sejak pandemi dan dapat berkurang setengahnya lagi musim panas ini,” kata Presiden Kamar Dagang Eropa, Joerg Wuttke.

Sekolah internasional Inggris Wellington College International Shanghai mengirim surat kepada orang tua pada 15 April. Surat tersebut menyatakan bahwa beberapa guru di sekolah tersebut ingin kembali ke negara asal mereka.

Beberapa keluarga sedang mempertimbangkan kembali masa depan mereka di Shanghai. Dan memperpanjang batas waktu bagi orang tua untuk menarik anak-anak mereka dari sekolah.

Survei Kamar Dagang Amerika pada April menemukan, 44,3 persen responden mengatakan, mereka akan kehilangan staf ekspatriat jika pembatasan Covid-19 tetap berlaku hingga tahun depan. Pembatasan di Shanghai awalnya hanya untuk lima hari. Tetapi pembatasan terus  hingga minggu keempat, dan tidak ada kejelasan kapan pembatasan tersebut selesai.

Beberapa ekspatriat yang telah meninggalkan Shanghai mengatakan, mereka harus menempuh upaya yang sulit untuk mencapai bandara. Mereka harus membayar taksi dengan harga tinggi yaitu mencapai 500 dolar AS. Padahal biasanya mereka hanya membayar taksi seharga 30 dolar AS.

Para ekspatriat juga harus berjuang melawan pekerja yang menghalangi kepergian mereka. Para ekspatriat juga terdampar di bandara setelah penerbangan mereka tiba-tiba batal.

Salah satu ekspatriat menggambarkan bagaimana dia dan putrinya yang berusia lima bulan tidur di lantai Bandara Pudong selama seminggu. Dan kehabisan makanan. Dia terpaksa menginap di bandara karena memiliki masalah dengan dokumen bayinya, yang membuat dia tidak bisa naik pesawat. Penguncian telah menutup kantor visa dan banyak perusahaan administrasi di Shanghai

Shanghai adalah basis bagi sebaian besar perusahaan multinasional dan telah lama menjadi magnet bagi ekspatriat. Shanghai menjadi rumah bagi 164 ribu penduduk asing tahun lalu. Jumlah tersebut menurun dari 2018, dengan 215 ribu pemegang visa kerja.

Seorang warga asing Jennifer Li berencana meninggalkan Shanghai. Dia telah sebelas tahun tinggal di kota tersebut. Li menggambarkan bagaimana dia dan keluarganya mengalami kesulitan mendapatkan makanan, dan ketakutan akan dipisahkan dari anggota keluarga jika terinfeksi Covid-19.

”Penanganan Covid-19 membuat kita sadar betapa nyawa manusia dan kesehatan mental manusia tidak penting bagi pemerintah ini,” ujar Li.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini