MATA INDONESIA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengaku ia tidak mungkin membiarkan masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng. Presiden meminta pelaku industri minyak sawit memahami kebijakan larangan ekspor.
”Saya ingin menegaskan bagi pemerintah kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama. Ini prioritas paling tinggi dalam pertimbangan pemerintah setiap membuat keputusan,” ujar Jokowi dalam keterangan videonya pada Rabu 27 April 2022.
Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, Jokowi merasa ironis saat masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng. ”Saya minta para pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik, dengan lebih jernih dan saya sebagai presiden tak mungkin membiarkan itu (kesulitan mendapat minyak goreng) terjadi,” ujar dia.
Ia menyampaikan, sudah empat bulan kelangkaan minyak goreng berlansung. Pemerintah pun sudah mengupayakan berbagai kebijakan tetapi belum efektif.
”Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri. Larangan itu berlaku untuk ekspor dari sleuruh wilayah Indonesia termasuk dari kawasan berikat,” kata dia.
Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, yakni berisiko mengurangi potensi hasil panen petani yang tidak terserap.
Namun, kata dia, kebijakan ini bertujuan menambah pasokan dalam negeri hingga melimpah. ”Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat. Semestinya kalau melihat kapasitas produksi kebutuhan dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi,” ujarnya.
Saat ini volume bahan baku minyak goreng yang diproduksi di dalam negeri dan untuk ekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu, masih ada sisa kapasitas yang sangat besar jika semua pihak mau dan punya niat untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
