MATA INDONESIA, PARIS – Presiden Prancis, Emmanuel Macron berselisih paham dengan pesaingnya, Marine Le Pen. Kandidat sayap kanan itu berencana melarang perempuan di Prancis mengenakan jilbab di depan umum.
Pada 24 April nanti, Le Pen akan berusaha untuk menyebabkan kekacauan terbesar dalam sejarah politik modern Prancis dengan mengalahkan sang incumbent, Emmanuel Macron dalam pemilihan presiden putaran kedua.
Sementara jajak pendapat menunjukkan Macron unggul, mereka juga menunjukkan persaingan yang jauh lebih ketat antara sentris dan pemimpin sayap kanan daripada di putaran kedua mereka, yakni tahun 2017.
Analis mengatakan salah satu alasan kemajuannya adalah keberhasilan Le Pen dalam menumbuhkan citra yang lebih moderat dan menggambarkan dirinya sebagai kandidat yang paling siap menghadapi masalah seperti kenaikan harga.
Tapi satu tanda kebijakan garis keras anti-imigrasi Le Pen adalah penentangannya terhadap jilbab. Ia mengatakan bahwa perempuan yang mengenakan hijab di depan umum di Prancis akan didenda jika ia terpilih menjadi Presiden Prancis berikutnya.
Menurut Le Pen mengenakan hijab di depan umum di Prancis akan menjadi sebuah pelanggaran yang dapat dihukum dengan denda yang dikeluarkan oleh aparat kepolisian, layaknya pelanggaran lalu lintas.
“Hijab telah dikenakan oleh Islamis,” kata Le Pen kepada BFM TV dalam sebuah wawancara, melansir France24.
Sementara itu, Macron berusaha memanfaatkan desakannya untuk berargumen bahwa kebijakan Le Pen tidak berbeda dengan garis keras Front Nasional (FN) yang didirikan oleh ayahnya Jean-Marie.
Terlepas dari hal itu, Macron juga sempat mengalami kontroversi dari umat Muslim dan para pemimpin negara-negara Islam di dunia atas sikap kerasnya terhadap apa yang disebutnya sebagai Islamisme radikal.
Setelah serentetan serangan pada akhir 2020 yang dipersalahkan pada kelompok Islam radikal, Macron mencerca apa yang diklaimnya separatisme Islam di Prancis dan melakukan tindakan represif untuk membatasi penyebarannya.
