Pemerintah Jamin Tak Ada Jalan Tol Berlubang Saat Mudik

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Jalan tol sepanjang 2.500 kilometer (km) telah siap untuk menyambut mudik Lebaran 2022.

Kementerian PUPR, melalui Kepala Badan Pengelolaan Jalan Tol (BPJT), Danang Parikesit, memastikan mulai h-10 masa mudik tidak ada jalan tol yang berlubang. Atau konstruksi di jalan tol yang dapat mengganggu mobilitas masyarakat.

Dalam rapat itu juga, BPJT, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Korlantas Polri mempertimbangkan untuk tidak memfungsikan gerbang tol Palimanan. Hal ini agar tak terjadi antrean pemudik.

”Kami pesan agar memastikan untuk menjaga kondisi kendaraan dengan baik. Kondisi kesehatan diri yang fit. Kami juga bahas untuk tidak memfungsikan gate Palimanan sehingga tidak ada antrean di sana,” ujar  Danang dalam rapat koordinasi skenario manajemen rekayasa lalu lintas pada masa mudik lebaran 2022, Minggu 10 April 2022.

Dalam rapat itu, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi dan Kakorlantas Polri, Irjen. Pol. Firman Santyabudi juga membahas terkait penerapan rekayasa lalu lintas selama periode mudik Lebaran. Antara lain penerapan sistem satu arah atau one way, contra flow, buka-tutup jalur, pengalihan jalur, ganjil-genap, dan rekayasa lalu lintas lainnya.

”Penyiapan rekayasa lalu lintas telah siap jauh-jauh hari oleh Korlantas Polri. Bersama BPJT dan Jasa Marga, dengan melakukan simulasi-simulasi sehingga tahu berapa rasio kemacetan yang akan terjadi,” kata Budi.

Irjen Pol Firman mengatakan skenario manajemen rekayasa lalu lintas saat arus mudik dan balik Lebaran akan diumumkan paling lambat dalam minggu ini.

“Prediksinya akan ada 85 juta orang yang akan mudik. Dan sekitar 47 persennya menggunakan jalur darat. Untuk itu perlu ada aturan  pergerakannya. Kami harapkan kesadaran dari para pengemudi dan pengguna jalan yang nantinya akan terkena dampak pengaturan rekayasa lalu lintas,” ujar Firman.

Di sisi lain, untuk memperlancar arus penumpang maupun kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni, Menhub mengimbau hanya kapal-kapal besar saja yang beroperasi.

Sedangkan, untuk kelancaran arus lalu lintas di Jawa Tengah yang menjadi tujuan terbesar para pemudik, akan ada rapat koordinasi dengan Korlantas, Ditlantas, Polda, serta Pemda Jateng.

Berdasarkan hasil survey Balitbanghub, ada sejumlah daerah yang paling krusial di masa mudik tahun ini. Yakni daerah asal terbanyak dari Jawa Timur 14,6 juta orang, Jabodetabek 14,3 juta dan Jawa Tengah 12,1 juta.

Adapun daerah tujuan terbanyak ke daerah Jawa Tengah 23,5 juta, Jawa Timur 16,8 juta dan Jawa Barat 14,7 juta. Untuk arus puncak prediksinya terjadi pada 29-30 April 2022. Sementara arus balik terjadi pada 8 Mei 2022.

Untuk mengoptimalkan pergerakan arus lalu lintas saat lebaran, akan ada pengaturan operasional angkutan barang. Pada masa Arus Mudik dan Arus Balik. Sejumlah petugas juga siap di pos-pos pelayanan yang ada. Di daerah rawan kemacetan (termasuk kawasan wisata). Rawan kecelakaan, dan juga rawan gempa dan banjir sebagainya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini