Arab Saudi Hanya Tampung 1 Juta Jemaah untuk Ibadah Haji

Baca Juga

MATA INDONESIA, JEDDAH – Dua tahun Pemerintah Arab Saudi menutup pintu untuk jamaah haji karena pandemi Covid-19. Tahun ini di 2022, Pemerintah Arab Saudi memutuskan jumlah kuota mencapai 1 juta orang pada ibadah haji tahun 2022. Kuota 1 juta orang itu mencakup calon jemaah haji di dalam negeri dan di luar Saudi.

Penambahan kuota itu telah mendapat restu dari kementerian haji dan umrah. Meski angkanya belum terlalu banyak, namun sebagai tuan rumah, Saudi berusaha mengoptimalkan jumlah umat Islam yang dapat menunaikan ibadah haji. Tetapi, otoritas di Saudi tidak ingin terburu-buru langsung membuka akses bagi semua calon jemaah haji. Pemerintah Saudi ingin ibadah haji tahun ini dengan aman dan atmosfir yang spiritual.

Hal ini disampaikan pemerintah Arab Saudi seperti diumumkan di harian Saudi Press, Sabtu 9 April 2022. Saudi akan memberikan pembagian kuota kepada masing-masing negara.

Indonesia selama ini mendapat kuota paling banyak dari Saudi. Untuk tahun ini pemerintah belum mengajukan karena menunggu pembagian kuota dari Arab Saudi. Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas sudah menemui Menteri Haji dan Umrah Saudi, Tawfiq F Al-Rabiah dan meminta jaminan alokasi haji pada pemberangkatan haji tahun 2022.

“Saya berharap Indonesia dapat alokasi ideal,” ujar Yaqut.

Terkait ongkos haji 2022, Kemenag mengusulkan anggaran biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun ini sebesar Rp 45 juta, atau naik Rp 10 juta.

Bipih 2022 membengkak hingga Rp45 juta, karena jemaah harus membayar biaya lebih untuk menunjang protokol kesehatan. Usulan Bipih 2022 itu meliputi biaya penerbangan, biaya hidup di Makkah dan Madinah, serta biaya penunjang protokol kesehatan berupa pemeriksaan swab tes PCR dan karantina.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Penguatan Resiliensi Media Dukung Ketahanan Nasional di Ruang Digital

Oleh: Nazira Billa Putri )*Transformasi digital telah membuka peluang besar bagi masyarakat untukmemperoleh informasi secara cepat dan luas. Di sisi lain, perkembangantersebut juga memunculkan tantangan berupa penyebaran hoaks, misinformasi, dan disinformasi yang semakin sulit dibedakan dariinformasi yang benar. Dalam situasi seperti ini, penguatan resiliensi media menjadi faktor penting untuk mendukung ketahanan nasional di ruangdigital sekaligus menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat.Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam membangunekosistem informasi yang sehat melalui penguatan peran media danpeningkatan kualitas layanan digital. Langkah tersebut menjadi bagiandari strategi nasional untuk memastikan ruang digital Indonesia tetapmenjadi sarana yang aman, produktif, dan mampu memperkuat persatuanbangsa di tengah derasnya arus informasi global.Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasidan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa pers memiliki posisistrategis sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi hoaks dandisinformasi. Menurutnya, media yang menjalankan fungsi jurnalistiksecara profesional menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitasinformasi yang beredar di tengah masyarakat.Fifi menilai kecepatan perkembangan teknologi tidak boleh mengurangikomitmen terhadap akurasi informasi. Karena itu, pemerintah bersamainsan pers memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan setiapproduk jurnalistik tetap mengedepankan kepentingan publik sertamemberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pendekatan tersebutmenjadi semakin penting ketika ruang digital dipenuhi arus informasi yang bergerak sangat cepat dan tidak seluruhnya melalui proses verifikasi.Pandangan serupa disampaikan Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat,yang menilai pers tetap menjadi kebutuhan penting masyarakat di tengahledakan informasi digital. Menurutnya, informasi kini telah menjadikebutuhan mendasar sehingga masyarakat membutuhkan sumberinformasi yang dapat dipercaya sebagai rujukan dalam memahamiberbagai peristiwa.Di tengah meningkatnya volume informasi, keberadaan media profesionalmenjadi penentu kualitas ruang publik. Media yang mengedepankanprinsip verifikasi, keberimbangan, dan tanggung jawab sosial akanmemperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mengurangi ruang bagiberkembangnya informasi yang menyesatkan.Upaya memperkuat ketahanan informasi juga didukung melalui berbagaiinovasi digital yang dikembangkan pemerintah. Pengakuan internasionalterhadap tiga inovasi Indonesia dalam ajang World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2026 menjadi bukti bahwa transformasidigital nasional semakin mampu menghadirkan solusi yang bermanfaatbagi masyarakat.Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menilai pencapaiantersebut menunjukkan kualitas inovasi digital...
- Advertisement -

Baca berita yang ini