BPN Dorong Pengembangan Food Estate di Tanah Air

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Badan Pangan Nasional mendorong urgensi pengembangan food estate atau lumbung pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

Plt Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Andriko Noto Susanto mengatakan urgensi pengembangan food estate adalah dinamika lingkungan strategis ketahanan pangan terkait jumlah penduduk, perubahan iklim, situasi sosial, ekonomi, dan politik dunia.

Selain itu kata dia masih terdapat beberapa komoditas pangan yang masih dipenuhi dari impor. Untuk itu sangat penting memaksimalkan produksi dalam negeri sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.

Menurut dia, hal yang juga penting adalah menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, karena beberapa daerah tidak mampu menghasilkan pangan sendiri sehingga pangan tersebut tidak tersedia dan harganya relatif mahal karena didatangkan dari luar daerah.

Karena itu Andriko menegaskan pentingnya pemerataan ketersediaan pangan di seluruh wilayah dan juga pengentasan daerah rawan pangan, daerah terdampak bencana dan 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal).

“Food estate dapat berperan dalam penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah, dimana NFA berperan dalam menyinergikan penyerapan hasil oleh Bulog untuk cadangan pangan pemerintah maupun penyerapan oleh BUMN Pangan untuk skema komersil,” katanya.

Selain itu dia memaparkan pentingnya mengkorporasikan petani sebagai upaya mengembangkan model bisnis melalui konsolidasi petani dan usaha tani yang mampu memberikan nilai tambah, memperkuat kelembagaan petani, meningkatnya posisi tawar petani sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

“Pemerintah memberikan penguatan kapasitas bagi para pelaku yang sudah berjalan dan dukungan lain seperti irigasi, benih, asuransi dan regulasi serta penyuluhan dan litbang,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini