HeadlineNews
Updated:

PM Australia Hubungi Presiden Jokowi: Jangan Undang Putin ke KTT G-20!

Rintani Mundari
Rintani Mundari
334
334
1
Presiden Rusia Vladimir Putin. (Foto: Zimbio)
Baca Juga
Rintani Mundari
Rintani Mundarihttps://www.minews.id

MATA INDONESIA, CANBERRA – Perdana Menteri Australia, Scott Morrison mengancam akan memboikot KTT G-20 yang berlangsung di Bali, Indonesia, bila tetap mengundang Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Menurut PM Morrison, mengizinkan Presiden Putin untuk duduk bersama para pemimpin di dunia di KTT G-20 tahun 2022 akan menjadi langkah yang terlalu jauh. Ia menambahkan, akan menyerukan para pemimpin negara  untuk mengikuti langkahnya.

Sebagaimana diketahui, nama Presiden Putin masuk dalam daftar tamu undangan KTT G-20 yang akan digelar di Bali pada November 2022. Dan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva sebelumnya memastikan bahwa sang presiden akan hadir.

Namun, PM Morrison mengaku keberatan dengan kehadiran orang nomor satu di Rusia tersebut dengan alasan invasi yang dilakukan Moskow terhadap negara tetangganya, Ukraina yang telah berlangsung selama sebulan.

“Saya pikir kita perlu memiliki orang-orang di ruangan yang tidak menyerang negara lain,” kata PM Scott Morrison, melansir France24, Kamis, 24 Maret 2022.

PM Morrison mengatakan bahwa ia telah melakukan kontak langsung dengan Presiden Indonesia, Joko Widodo mengenai kehadiran Presiden Putin di kelompok 20 – yang menyatukan ekonomi top dunia, termasuk Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan beberapa negara Eropa.

“Rusia telah menginvasi Ukraina. Ini adalah tindakan kekerasan dan agresif yang menghancurkan aturan hukum internasional,” sambung PM Morrison pada konferensi pers di Melbourne.

“Dan gagasan duduk satu meja dengan Vladimir Putin … bagi saya, adalah langkah yang terlalu jauh,” katanya.

Sementara Cina menggambarkan Rusia sebagai anggota penting G20 dan mengatakan tidak ada anggota yang memiliki hak untuk mengusir negara lain, setelah Washington meningkatkan prospek mengecualikan Moskow.

PM Morrison mencatat bahwa Australia dan Belanda bulan ini juga telah meluncurkan proses hukum baru terhadap Rusia atas jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17, yang ditembak jatuh di Ukraina pada 17 Juli 2014, menewaskan semua orang di dalamnya.

Penyelidik internasional mengatakan itu diserang oleh rudal permukaan-ke-udara yang awalnya dibawa dari pangkalan militer Rusia.

“Jadi kita tahu bentuk Vladimir Putin dalam hal mengambil nyawa warga sipil yang tidak bersalah. Saya tidak terkejut dengan kebiadaban mereka. Saya tidak terkejut dengan arogansi mereka dalam apa yang mereka coba terapkan di Ukraina. Dan itulah mengapa Australia menjadi salah satu yang terkuat dalam mengambil tindakan terkait dengan Rusia,” tuturnya.

Australia hari Minggu mengumumkan larangan semua ekspor alumina dan bauksit ke Rusia sambil menjanjikan lebih banyak senjata dan bantuan kemanusiaan ke Ukraina. Pemerintah mengatakan Australia telah menjatuhkan 476 sanksi terhadap individu dan institusi Rusia sejak invasi pecah.

Berita Sebelumnya
Ngeri, Putin Targetkan Balas Dendam ke 48 Negara dan Wilayah Asing
Berita Selanjutnya
Panas! Film Biografi Marilyn Monroe ‘Blonde’ Dilabeli Rating NC-17

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru
Cuitan MIDavina G -

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini