Taksi Alsintan tanpa Argo untuk Bercocok Tanam

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah meluncurkan program Taksi Alsintan yang bertujuan untuk menghadirkan teknologi pertanian di tengah-tengah petani dan aksekerasi pemulihan ekonomi di sektor pertanian.

Taksi Alsintan merupakan program penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) secara mandiri oleh pelaku usaha di sektor pertanian melalui fasilitasi bantuan kredit usaha rakyat (KUR) dengan pemberian subsidi bunga dari pemerintah. KUR bisa dimanfaatkan untuk membiayai dari hulu sampai hilir, termasuk alat mesin pertanian untuk mendukung sarana peningkatan produksi.

Banyak negara, seperti Jepang, telah berpuluh-puluh tahun menggunakan teknologi dalam pengolahan lahan.  Sedangkan Indonesia baru tujuh tahun terakhir mentransformasi pertanian dari tradisional menjadi mekanisasi. Buktinya, saat ini nyaris tidak ada lagi petani yang menggunakan sistem pengolahan tanah dengan kerbau atau sapi. Begitu juga dengan panen. Rata-rata, mereka menggunakan mekanisasi pertanian.

Di awal 2022, Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengucurkan KUR Taksi Alsintan di Sumatra Selatan dan Jawa Barat kemudian berlanjut di Provinsi Jawa Timur. Program ini bertujuan agar masyarakat mampu mengadakan alsintan secara mandiri, sehingga tidak lagi tertuju pada bantuan pemerintah melalui APBN.

Pergerakan program Taksi Alsintan ini telah dimulai dari awal tahun dan sampai akhir Maret 2022 untuk difokuskan pada wilayah dengan zona hijau. Zona hijau merupakan wilayah yang potensial dan daerah sentra utama produksi padi nasional.

“Kami optimistis program KUR Taksi Alsintan ini akan berjalan sukses setelah melihat makin banyak petani yang bersemangat untuk melakukan pembelian sendiri. Ini patut kita syukuri,” kata Direktur Alsintan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Andi Nur Alam Syah, dalam Rapat Koordinasi Pemantapan Pengembangan Program Taksi Alsintan yang dilaksanakan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan, pada Selasa, 8 Maret 2022.

Proses penyaluran KUR Taksi Alsintan sekarang dibuat lebih ringan. Uang muka atau DP KUR Alsintan dari perusahaan penyedia alsintan tidak lagi sebesar 30 persen. Tapi uang muka cukup 20 persen dan ketersediaan sparepart alsintan.

Biasanya kebutuhan petani berupa alat berat seperti combine harvester dan traktor roda empat crowler. Harga untuk combine harvester yang pz, berkisar Rp450 juta.

Program ini merupakan ide Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk memastikan mekanisasi terus berlanjut. Dan tidak berhenti hanya karena persoalan anggaran. Sehingga pertanian bisa lebih maju, mandiri, dan modern.

“Saya yakin program ini bisa berhasil karena tanpa kita dorong petani sudah mulai merasakan bahwa alsintan ini sangat kita butuhkan. Ini yang terjadi di Jawa Timur,” kata Nur Alam.

Nur Alam berharap, dengan mekanisasi pertanian ini maka petani di Jawa Timur, khususnya Lamongan dan sekitarnya, terus terpacu untuk berproduksi. Sehingga, bisa memaksimalkan lahannya untuk IP-400, yakni tanam dan panen empat kali dalam setahun.

Lamongan merupakan salah satu sentra produksi padi terbesar di Jawa Timur dengan luas lahan 88 ribu hektare. Produksi padi di sana bisa mencapai 1,1 juta ton per tahun dan provitas sebesar 7,5 ton per hektare. Sebagian petaninya juga sudah mulai menerapkan IP-400.

“Poktan (kelompok tani) dan gapoktan (gabungan kelompok tani) sudah bermitra dengan pengelola BUMDes dalam pengelolaan alsintan. Caranya dengan sewa alat atau pinjam pakai,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Lamongan Sukriyah.

Sukriyah menuturkan, pihaknya juga telah bekerja sama dengan salah satu penyedia alsintan dalam program ini. Dalam proses ini, pihaknya bersama penyedia alsintan telah bermitra dengan BNI dan BRI guna membantu poktan atau gapoktan yang membutuhkan alsintan berupa combine harvester dan traktor.

“Adanya Taksi Alsintan ini akan memacu petani untuk bisa tanam dan panen empat kali dalam setahun. Sehingga produksi pertanian di Lamongan naik, kesejahteraan petaninya juga meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyebutkan bahwa sektor pertanian di wilayahnya tumbuh positif meski di tengah pandemi. Hal tersebut terlihat dari nilai tukar petani (NTP) Lamongan naik tipis dua persen dari 104,84 di 2020 menjadi 106,81 di 2021. Naiknya NTP mengisyaratkan kesejahteraan petani Lamongan semakin meningkat. Apalagi saat ini terjadi kenaikan harga gabah kering giling yang terjadi saat ini.

“Berbagai upaya pemerintah daerah, di antaranya, pemberian bantuan alat pertanian modern, subsidi pupuk hingga pengentasan hama tikus yang menjadi momok petani Lamongan,” kata Yuhronur.

Program ini akan bermanfaat bagi petani yang ingin memperluas skala usahanya.  Perbankan seperti himpunan bank milik negara (himbara), yakni BNI, BRI, dan Mandiri, akan mendukung penuh program KUR. Dan pemerintah akan membayar bunganya.

Untuk cara mengakses KUR alsin tidak terlalu sulit. Asal persyaratan kriteria penerima terpenuhi seperti dokumen KUR, berupa dokumen pribadi, surat keterangan usaha dan surat lunas (jika masih tercatat memiliki baki debit kredit produktif). Jika sudah lengkap, dokumen tersebut akan mendapat validasi oleh pihak bank.

Program bantuan alsintan yang selama ini gencar oleh Kementan. Sehingga mampu menaikkan level mekanisasi pertanian di Indonesia. Namun, dalam rangka kemandirian petani, pemerintah mengurangi bantuan alsintan dan mendorong petani/kelompok tani memanfaatkan fasilitas pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian untuk membeli alsintan.

Dengan adanya andil dari petani dalam pembelian alsintan akan timbul rasa kepemilikan yang tinggi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini