PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Hingga 21 Maret 2022

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA –Masa berlaku Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang kembali mulai 15-21 Maret 2022.

Penetapan tersebut seiring dengan membaiknya kondisi di banyak daerah yang masuk ke dalam status PPKM Level 2. Meski tak merinci lebih jauh, namun jumlah daerah yang masuk ke dalam status PPKM level 2 mengalami peningkatan. ”Seiring dengan penurunan kasus, jumlah kabupaten/kota yang masuk ke dalam (PPKM) Level 2 berdasarkan asesmen minggu ini mengalami peningkatan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan

Pemerintah juga mengumumkan untuk kembali memperpanjang PPKM di wilayah luar Jawa-Bali hingga 28 Maret 2022. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pada kesempatan yang sama. ”Perpanjangan PPKM (luar Jawa-Bali) 14 hari ke depan pada 15-28 Maret,” ujarnya.

Dengan perpanjangan masa PPKM luar Jawa-Bali tersebut, terdapat 18 kabupaten/kota yang masuk pada kategori level 1.

168 kabupaten/kota masuk pada kategori level 2. Dan 200 kabupaten/kota yang berada pada kategori level 3.

Selain itu ia juga mengungkapkan bahwa jumlah penambahan kasus harian telah mengalami penurunan secara drastis. Dari puncak penambahan kasus yang terjadi pada 3 Maret 2022 lalu yang mencapai 13.118 kasus di luar Jawa Bali. Hal serupa juga terjadi pada jumlah kasus aktif.

“Kasus aktif sudah turun dari 183.482 menjadi 127.121 di 13 Maret 2022. Dan secara keseluruhan proporsi (kasus covid-19) di Jawa Bali yakni 37,07 persen,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini