Perusahaan IPO Terus Bertambah, Kepercayaan Investor Meningkat

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Jumlah perusahaan yang mencatatkan saham (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai 777 dari total 888 perusahaan . Itu mencakup saham, obligasi, sukuk, dan efek beragun aset.

Pencapaian tersebut menjadi hal yang menggembirakan bagi BEI. Di tengah pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 yang masih berlangsung.

”Dengan penambahan jumlah perusahaan yang mencatatkan sahamnya di BEI, mengindikasikan kepercayaan pelaku bisnis kepada pasar modal Indonesia, senantiasa terjaga dengan baik,” ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna, Jumat, 11 Maret 2022.

Pada 2021, BEI juga telah memperoleh capaian yang menggembirakan. BEI menjadi bursa efek dengan pencapaian jumlah perusahaan tercatat saham tertinggi dalam lima tahun terakhir di antara bursa ASEAN.

“Keberhasilan ini merupakan upaya seluruh stakeholders pasar modal yang disupervisi OJK. Untuk terus berupaya menjadikan pasar modal Indonesia lebih inklusif,” jelas Nyoman.

“Upayanya dengan memberikan kemudahan untuk semua tingkatan perusahaan. Diwujudkan dengan penyesuaian peraturan dan penyusunan kajian terkait mekanisme pencatatan saham,” imbuhnya.

Sejak awal 2022, ada 11 perusahaan yang mencatatkan saham di BEI, dengan total dana yang dihimpun Rp3,13 triliun. Lalu, masih ada 23 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI. Rinciannya, satu perusahaan aset skala kecil di bawah Rp50 miliar, 12 perusahaan aset skala menengah sekitar Rp50 miliar-Rp250 miliar dan 10 perusahaan aset skala besar di atas Rp250 miliar.

Hingga 10 Maret 2022, terdapat 22 emisi baru Efek Bersifat Utang dan Sukuk yang dicatatkan di BEI. Serta, diterbitkan oleh 18 perusahaan dengan total dana yang berhasil dihimpun Rp23,07 triliun. Adapun di pipeline, masih ada 11 perusahaan yang berencana menerbitkan 14 emisi Efek Bersifat Utang dan Sukuk.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini