MATA INDONESIA, JAKARTA-Pemerintah melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berperan penting dalam percepatan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Pada 2022, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran PC-PEN sebesar Rp455,62 Triliun.
Program yang terdiri dari klaster Penanganan Kesehatan, Perlindungan Masyarakat, dan Penguatan Pemulihan Ekonomi ini akan terus dimonitor secara intensif agar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Di tahun ini, UMKM juga akan mendapatkan prioritas dalam alokasi anggaran PEN guna mendorong pemulihan yang lebih cepat.
“Penyaluran KUR terus menunjukkan peningkatan dimana realisasi KUR tahun 2021 meningkat 42 persen dibandingkan tahun 2020, sehingga mencapai Rp281,86 Triliun (98,9 persen dari perubahan target tahun 2021 sebesar Rp285 Triliun) dan diberikan kepada 7,4 juta debitur,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir.
Penyaluran KUR pada tahun 2022 hingga tanggal 28 Februari 2022 tercatat sebesar Rp55,06 Triliun (14,75 persen dari target tahun 2022 Rp373,17 Triliun) dan diberikan kepada 1,26 juta debitur.
Sehingga total outstanding KUR pada 28 Februari 2022 sebesar Rp412 Triliun dengan NPL yang relatif rendah sebesar 0,98 persen.
Porsi penyaluran KUR tahun 2022 per sektor terbesar disalurkan di sektor perdagangan (44,8 persen) disusul sektor pertanian (30,5 persen) dan jasa (13,7 persen).
“Pemerintah juga telah memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen dari akhir Juni 2022 menjadi akhir Desember 2022. Dengan demikian, suku bunga KUR sampai dengan akhir Desember 2022 hanya sebesar 3 persen. Selain itu, Pemerintah juga menyediakan grace period selama 5 tahun. Dengan dukungan tersebut, pekebun membayar cicilan setelah tanaman sawitnya menghasilkan,” ujar Menko Airlangga Hartarto.
Dalam pengembangan UMKM, Pemerintah mengeluarkan kebijakan antara lain, mewajibkan bank menyalurkan kredit minimal sebesar 30 persen dari total kredit pada 2024, meningkatkan besarnya kredit UMKM menjadi Rp10 miliar, restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak COVID-19, serta relaksasi kebijakan dan penambahan plafon KUR.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga melakukan penyerahan KUR secara kelompok, seperti untuk usaha bakso, kelapa sawit, pembuat songket, dan pekebun sawit.
“Saya mengapresiasi pencapaian KUR Sumatera Selatan yang Non Performing Loan (NPL) rendah dan capaiannya meningkatkan 100 persen di 2020 sekitar Rp4,4 triliun, ditahun 2021 menjadi Rp8 Triliun,” katanya.
Turut hadir pada acara tersebut yakni Menteri Perindustrian, Wakil Menteri Perdagangan, Anggota DPR RI, Gubernur Sumatera Selatan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Ketua DPRD Sumatera Selatan, serta Direksi Penyalur KUR dan Penjamin KUR.