MATA INDONESIA, KUPANG – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) merombak susunan pengurusnya.
Menurut keterangan Direktur WALHI-NTT Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, ada beberapa nama yang berpindah tugas.
“Misalnya, Yuvensius Stefanus Nonnga tetap menjadi Divisi Pengelola Sumber Daya Alam dan Kampanye, namun merangkap sebagai Deputi Ed WALHI-NTT menggantikan Rima Melani Bilaut yang pindah ke WALHI Pusat,” ujarnya kepada minews.id, Rabu 16 Februari 2022.
Sementara Dominikus Karangora yang sebelumnya menangani Wilayah Flores pindah ke Lembata. Lalu Petrus Ndamung yang sebelumnya menangani Wilayah Sumba pindah ke WALHI Pusat.
Berikut susunan pengurus baru WALHI-NTT :
1. Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi masih menjabat sebagai Direktur WALHI-NTT.
2. Divisi Advokasi Kajian Hukum dan Lingkungan masih dipegang oleh Umbu Tamu Ridi Djawamara.
3. Divisi Pengelola Sumber Daya Alam dan Kampanye masih dipegang oleh Yuvensius Stefanus Nonnga.
4. Divisi Gender dan Lingkungan Hidup dipegang oleh Regina Muki.
5. Divisi Perubahan Iklim dan Kebencanaan dipegang oleh Deddy F. Holo.
Selanjutnya, Umbu Wulang menegaskan bahwa WALHI-NTT akan terus menaruh perhatian besar terhadap persoalan lingkungan hidup yang terjadi di NTT. Terutama persoalan yang berkaitan dengan proyek investasi pariwisata, proyek perkebunan monokultur, proyek pertambangan dan geotermal, proyek infrastruktur pemerintah serta pengelolaan sampah dan pencemaran lingkungan.
Atas potret pembangunan NTT terkini, maka WALHI-NTT menjunjung beberapa prinsip yaitu :
1. Seluruh komponen WALHI NTT akan meningkatkan gerakannya Bersama rakyat di seluruh pulau di NTT untuk menghentikan proses-proses pembangunan yang mengorbankan keselamatan warga dan lingkungan hidup di NTT.
2. Seluruh Komponen WALHI-NTT akan mendorong solidaritas dan dialog antar warga demi terciptanya alternatif-alternatif pembangunan yang tidak mengorbankan satu pun warga dan keberlanjutan lingkungan.
3. Seluruh Komponen WALHI-NTT menyerukan agar rakyat NTT di kota maupun di Kampung Kampung (seluruh Pulau) untuk segera berkonsolidasi menyusun syarat syarat keselamatan ruang hidup, lingkungan, ekonomi rakyat, budaya dan hak asasi manusia. Syarat syarat keselamatan ini sebagai bukti kedaulatan rakyat untuk menentukan masa depan pengelolaan ruang dan sumber penghidupannya yang berkeadilan dan lestari.
