Mahfud MD: Wahai Warga Indonesia, Rusia Bukan Negara Komunis Lagi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kalau masih ada orang Indonesia menyatakan Rusia itu komunis atau atheis, pakar hukum tata negara Prof. Mahfud MD bisa menjawabnya dengan tegas sekarang. Rusia bukan negara Komunis katanya dalam pernyataan tertulis, Jum’at 2 Agustus 2019.

Banyak alasan yang baru diketahui Mahfud dalam kunjungan kerjanya ke Rusia saat ini. Menurut Mahfud sekarang wakil Partai Komunis Rusia di parlemen hanya 12 persen dan menjadi oposian yang tidak signifikan.

“Vladimir Putin memimpin pemerintahan dgn partai koalisi yg bkn komunis. Tdk miskin jg, pendapatan perkapitanya USD 6000-an, lbh tinggi dari kita yg USD 4000-an,” kata Mahfud menjelaskan.

Mahfud mengakui sebelum menginjakkan kaki di tanah Beruang Merah tersebut selalu memiliki bayangan yang sama dengan orang Indonesia pada umumnya tentang Rusia yang dahulu bernama Uni Soviet.

Bayang yang saat itu berkembang di benaknya adalah Rusia sebuah negara komunis dengan rakyat miskin yang mencekam karena totaliterisme dan kesewenang-wenangan penguasa negara yang anti-agama.

Setelah melihat sendiri Mahfud meyakinkan dirinya dan masyarakat melalui akun twitternya bahwa Rusia sekarang berbeda.

Mahfud semakin yakin setelah berbincang dengan mantan Duta Besar Indonesia di Moskow Rahmat Witoelar, Dubes yang sekarang Wahid serta Wakil Dubes Lasro Simbolon.

Sekarang di Rusia cafe bisa buka 24 jam dan selalu ramai dikunjungi orang. Namun sifat tertib mereka warisan pemerintahan totaliter er Uni Soviet masih tertanam hingga kini.

Apalagi Rusia sangat menghargai kehidupan beragama. Selain gereja, banyak pula masjid yang selalu terbuka setiap hari untuk shalat.

Uniknya, di Moscow terdapat sebuah masjid yang diberinama Katedral. Tetapi dari segi bahasa pemberian nama itu dimaksudkan sebagai masjid besar. Dalam istilah Indonesia Masjid Katedral sama dengan Masjid Jamik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini