MATA INDONESIA, JAKARTA – Program pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebaiknya tetap berjalan.
Meski begitu, tetap memperhatikan masukan konstruktif dari berbagai pihak.
Hal itu diungkapkan pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta, melalui pesan tertulisnya, Minggu 6 Januari 2022.
“Kritik dari masyarakat jika memang konstruktif tetap harus diperhatikan. Tetapi memang tidak mungkin keputusan yang besar dan strategis ini dapat diterima semua orang,” ujar Riyanta.
Sementara Narasi Institute yang terdiri para pengritik pemerintah dan Presiden Jokowi berusaha menggalang tanda tangan pada petisi online menolak rencana strategis itu.
Sedikitnya ada 45 orang yang berada di balik petisi penolakan pemindahan ibu kota negara tersebut.
Mereka antara lain eks wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas, ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri, Din Syamsuddin, dan Muhammad Said Didu.