Beda Pendapat dengan Kepala Mossad, 4 Komandan Putuskan Mengundurkan Diri

Baca Juga

MATA INDONESIA, YERUSALEM – Komandan divisi Mossad yang bertanggung jawab atas operasi khusus dilaporkan mengundurkan diri. Berdasarkan kabar yang beredar, komandan itu memiliki perbedaan pendapat dengan Kepala Mossad, David Barnea.

Komandan tersebut adalah komandan keempat yang mengundurkan diri sejak David Barnea menduduki jabatan Kepala Badan Intelijen Israel itu.

Melansir Channel 13 News, komandan yang diidentifikasi dengan inisial B itu mengundurkan diri setelah Barnea mengatakan kepadanya bahwa ia dan pejabat lainnya telah menjadi “beban bagi organisasi”.

Menurut laporan itu, Barnea ingin membuat perubahan besar pada cara kerja departemen yang dipimpin oleh B. Akibat kesulitan dalam mengoperasikan para agen Israel di luar negeri, dan B tidak mengimplementasikannya seperti yang diminta.

Setelah pertemuan antara keduanya dan pengunduran diri B, wakilnya dan sejumlah agen lain turut mengundurkan diri. Seorang komandan baru selanjutnya mengambil peran tersebut.

B diketahui sebagai pejabat senior Mossad keempat yang mengundurkan diri sejak Barnea menjabat sekitar tujuh bulan lalu. Kepala divisi teknologi, anti-teror, dan Tzomet Mossad juga pergi.

Sebagai catatan, Tzomet adalah divisi yang bertanggung jawab untuk mencari, merekrut, dan menangani agen asing, seperti dilansir Haaretz.com.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Perkuat Perlindungan Jemaah Haji di Tengah Konflik Global

Oleh: Arifa Kirana Putri )*Pemerintah terus memperkuat langkah perlindungan terhadap jemaah haji Indonesia di tengah meningkatnya dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah. Situasi konflik yang melibatkan sejumlah negara menjadiperhatian serius pemerintah agar tidak berdampak terhadap kelancarandan keamanan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Karena itu, koordinasi lintas kementerian, penguatan diplomasi, hinggakerja sama internasional terus diperluas demi memastikan seluruh jemaahdapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.Komitmen tersebut terlihat dari penguatan kerja sama antara Polri dan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Pemerintah menilaiperlindungan jemaah tidak cukup hanya melalui pelayanan teknis ibadah, tetapi juga harus mencakup aspek keamanan, pendampingan hukum, serta pencegahan praktik ilegal yang dapat merugikan masyarakat.Dalam audiensi antara Wakapolri Dedi Prasetyo dan Wakil Menteri Haji dan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini